Jakarta (ANTARA News) - Menneg BUMN, Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah tidak berencana dan berniat menjual kepemilikan 14,9 persen saham di PT Indosat Tbk."Tidak akan menjual, selain tidak sedang membutuhkan dana, kami (pemerintah--red) menilai saham Indosat masih bagus," kata Sofyan Djalil, usai menerima Chairman Grup Qatar Telecom, Sheikh Abdullah Al Thani, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.Menurut Menteri, meskipun pemerintah memiliki saham minoritas di Indosat akan tetapi tetap mempunyai hak istimewa dengan saham Dwi Warna (saham Merah Putih). Diketahui, Jumat (6/6), Qatar Telecom (Qtel) membeli 40,8 persen saham Indosat melaui Asian Mobile Holding, sebuah perusahaan patungan antara Qtel dan STT, di mana AMH adalah pemilik Indonesia Communication Limited (ICL) yang tercatat sebagai pemegang saham Indosat. Pada perjanjian itu, Qtel membayar tunai sebanyak 2,4 miliar dolar Singapura, atau 1,8 miliar dolar AS setara dengan Rp16,74 triliun, pada harga saham Rp7.300 per lembar. Menanggapi transaksi tersebut, Menneg BUMN menjelaskan, mendukung Qtel membeli saham PT Indosat, karena sesuai dengan komitmen akan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi Indosat. Sofyan juga menjelaskan, sesuai aturan tender saham didasarkan pada harga tertinggi dalam tiga bulan terakhir yaitu Rp7.800 per lembar. "Harga yang ditawarkan kepada Qtel Rp7.300. Jadi saya tidak yakin akan banyak orang yang tertarik untuk menjual. Jadi lebih baik kita tunggu perkembangan Indosat," katanya. Sofyan mengutarakan, bagi pemerintah jelas... melihat potensi Indosat masih sedemikan besar. "Komitmen pemerintah untuk tetap (tidak menjual) saham di Indosat akan lebih baik. Kecuali kalau ditawarkan Rp20.000 per lembar... kita pikir ulang," kata Sofyan. Terkait kemungkinan pemerintah membeli saham Indosat, Menteri berpendapat, akan menyalahi aturan karena selain tidak memiliki hak atau opsi pertama untuk membeli, juga tidak memiliki dana. "Kalaupun pemerintah lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik karena dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih luas," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
