Surabaya (ANTARA News) - Anggota Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Dr Hidayat Nur Wahid MA meminta kepada umat Islam agar tidak terprovokasi dengan beragam provokasi apapun yang bisa menghadirkan konflik antar umat. "Yang salah harus di hukum kalau memang terbukti bersalah, yang tidak terlibat dengan kesalahan tidak boleh di sweeping, tidak boleh diintimidasi dan tidak boleh ditakut-takuti," ujar Hidayat di sela-sela menghadiri Milad ke-10 PKS di Surabaya, Minggu. Hidayat mengatakan sebagai pribadi maupun anggota DPR dirinya tidak setuju dengan kekerasan, Pilkada Maluku Utara menghasilkan kekerasan, masalah kenaikan BBM menghasilkan kekerasan, bahkan memperingati Hari Kelahiran Pancasila juga membawa kekerasan, "Sekarang terjadi sweeping ke kantor-kantor dan rumah-rumah. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, negara dihadirkan untuk memastikan bahwa hukum tegak di Indonesia, bahwa seluruh rakyat Indonesia diayomi keberadaannya," katanya. Dikatakannya, kekerasan dalam bentuk apapun apapun harus dihindari. "Umat saya ingatkan jangan terprovokasi untuk memusuhi antar umat, umat beragama harus menyadari bahwa agama hadir bukan untuk menghadirkan fitnah, menghadirkan provokasi, tetapi justru untuk menebar kasih sayang dan kerahmatan," katanya. Apalagi, ujar dia, kemudian di balik aksi kekerasan ini ada agenda-agenda asing yang menyusup karena tiba-tiba ada Dubes asing yang memberikan komentar. "Saya kira ini sesuatu yang patut dicuriga ada apa ini semuanya, kita tidak ingin beragam demokrasi di Indonesia justru menyemaikan prilaku anarkis, demokrasi berbeda dengan democrazy, pemerintah harus benar-benar menjadi yang menegakkan hukum," katanya. Dia meminta pemerintah tidak membiarkan anarkhi dan harus bertindak adil. "Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, siapapun yang organisasinya sama tetapi tidak melanggar hukum jangan dihukum," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
