Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial menggelar Bimbingan Teknis Keserasian Sosial dalam upaya membentuk sumber daya manusia berupa relawan yang akan diterjunkan sebagai pelopor perdamaian.
"Potensi konflik yang ada di Indonesia sulit dihindari mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Karena itu, perlu sebuah manajemen agar keragaman ini bisa menjadi kekuatan di dalam masyarakat," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pemaparannya di acara yang digelar di Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan perkelahian antarwarga dan perkelahian antar desa atau kelurahan merupakan dua jenis perkelahian yang sering terjadi di Indonesia.
Perkelahian antarwarga dan antarsuku juga, kata dia, menunjukkan angka yang terus meningkat.
Sebarannya juga cukup merata. Beberapa daerah di antaranya Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi tiga daerah dengan konflik massal terbesar.
Baca juga: Upaya mencegah konflik bisa dilakukan dengan penguatan kearifan lokal
Baca juga: Kemensos gelontorkan Rp1 miliar tangkal konflik sosial Kalteng
Sementara DKI Jakarta, Maluku dan Maluku Utara menjadi daerah dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yang mengalami konflik massal.
Menurut temuan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 juga menyatakan masih banyak ditemukan ancaman penggunaan kekerasan di tengah masyarakat.
Karena itu program deteksi dini konflik dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya konflik perlu dilakukan.
Untuk itu, Kementerian Sosial menyelenggarakan program keserasian sosial untuk mendeteksi dini dan menangani secara efektif terhadap potensi-potensi konflik sosial yang ada di tengah masyarakat.
Program keserasian sosial dilakukan untuk mendukung dan memperkuat tugas perangkat desa/kelurahan untuk memfasilitasi kebutuhan warga.
Kemudian, program tersebut juga untuk memberikan media atau sarana untuk masyarakat berkumpul bersama dan saling kenal dalam interaksi bersama, di antara fungsi-fungsinya yang lain.
Upaya lain yang dilakukan Kementerian Sosial, kata dia, adalah dengan terus melakukan pelayanan dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.*
Baca juga: Kemensos upayakan mediasi para pihak konflik sosial di Buton
Baca juga: Mensos: Seni jadi salah satu upaya peredam konflik di Buton
Pewarta: Katriana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
