Pengamat: pernyataan Kapolri soal Papua miliki pertimbangan sendiri

Apa yang dikatakan Kapolri itu rasional. Masuk akal. Kita lihat saja prosesnya lebih lanjut, katanya

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pernyataan Kapolri soal adanya perorangan atau kelompok di balik demo dan kerusuhan di Papua tentunya memiliki dasar dan pertimbangan sendiri untuk menjaga situasi kondusif di Papua.

"Kapolri tentunya tidak sembarangan menyebut adanya perorangan atau kelompok yang diduga berada di balik demo dan kerusuhan di Papua. Kapolri tentunya memiliki dasar dan informasi awal dari pesan yang disampaikannya," kata Emrus Sihombing ketika dihubungi melalui telepn selulernya, di Jakarta, Jumat.

Emrus mengatakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, saat berkunjung ke Papua, Kamis (5/9), yang menyebut adanya pihak-pihak yang bermain di balik demo dan kerusuhan di Papua pada pekan lalu, yakni Benny Wenda, United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB).

Menurut dia, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak akan sembarangan menyampaikan pesan adanya pihak-pihak yang terlibat pada demo di Papua. "Tentu ada informasi awal dan dasar pertimbangannya," katanya.

Sebagai pimpinan Polri, yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tentunya Tito memiliki berbagai pertimbangan untuk menyampaikan hal itu.

Doktor komunikasi politik lulusan Universitas Pajajaran Bandung ini menjelaskan, dalam ilmu komunikasi menyebutkan bahwa setiap perilaku politik, termasuk demo tidak pernah berdiri sendiri, tapi terkait dengan hal-hal lain dari perilaku politik itu sendiri, meskipun tidak kelihatan.

"Apa yang dikatakan Kapolri itu rasional. Masuk akal. Kita lihat saja prosesnya lebih lanjut," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Emrus juga mengatakan, kebijakan pemerintah pusat sempat memblokir jaringan internet di Papua pada saat kejadian demo, itu untuk meredam banyaknya informasi hoak yang beredar di Papua melalui media sosial.

"Langkah pemerintah memblokir sementara jaringan internet sudah tepat, untuk meredam situasi, tapi tidak boleh diblokir seterusnya. Karena, saat ini sudah eranya komunikasi," katanya.

Emrus mengusulkan agar pemerintah pusat gencar menyampaikan komunikasi publik tentang ke-Indonesiaan di Papua, untuk menumbuhkan nasionalisme di masyarakat sekaligus mengalahkan informasi hoaks yang beredar di Papua.