Bangka Belitung (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan, Golkar sampai saat ini masih menjadi partai pendukung Pemerintah dan belum mengubah haluan politiknya, namun Golkar mengharapkan adanya keseimbangan dan apresiasi dari Pemerintah. Hal itu disampaikan Agung ketika meresmikan penggunaan kantor DPD Partai Golkar di Kota Manggar, Bangka Belitung, Sabtu. Agung mengatakan keinginan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI yang tidak lagi mendukung Pemerintah belum pernah dibahas oleh DPP Golkar, namun sikap FPG tersebut sudah selayaknya diperhatikan oleh Pemerintah. Segera bahas di Rapim Partai Golkar! Menurut dia, jika Golkar akan mengubah haluan dan sikap politik, maka hal itu harus dibahas terlebih dahulu dalam forum resmi, yaitu rapat pimpinan (rapim) Partai Golkar. Dia menyatakan, kekecewaan merupakan hal biasa dalam politik dan demokrasi. Hal ini menjadi dinamika hubungan Golkar dan Pemerintah. "Hubungan Golkar dan Pemerintah dalam hal ini hubungan SBY dan JK jangan sampai terjadi distorsi karena distorsi akan mengakibatkan memburuknya kinerja pemerintah, dan hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat," katanya. Agung menegaskan, Golkar tidak ingin terjadi distorsi semacam itu, "Jadi inilah seninya, harus pandai-pandai menjaga hubungan," katanya. Namun Ketua DPR RI ini juga mengingatkan bahwa Golkar sebagai partai pendukung Pemerintah sudah mengerahkan seluruh daya upaya untuk menyukseskan kebijakan dan keputusan Pemerintah. Hanya saja, katanya, Pemerintah yang didukung harus menyadari bahwa dirinya didukung. Kritis, obyektif dan proporsional atau ABS?! Meski mendukung Pemerintah, Golkar akan tetap kritis, obyektif, dan proporsional dalam menyikapi persoalan dan kebijakan Pemerintah. Agung juga menyatakan, Pemerintah akan berjalan dengan baik bila mendapat dukungan dari parlemen. Oleh karena itu, sikap FPG perlu diperhatikan oleh Pemerintah.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008