Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil direksi-direksi BUMN dalam rangka membenahi aset-aset negara yang tidak jelas statusnya. "Kita akan panggil seluruh direksi-direksi BUMN untuk mendapatkan penjelasan dari KPK," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Jumat. Sehari sebelumnya, Sofyan Djalil bertekad mendatangi kantor KPK untuk menjalin kerjasama terutama dalam pemberesan aset-aset negara yang bermasalah. Ia mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya dan concern Kemeneg BUMN dan KPK pada aset-aset negara yang tidak jelas statusnya atau bermasalah. "Kita akan tata kembali aset-aset itu dalam posisi yang benar," katanya. Ia mengatakan, hingga kita sangat banyak aset-aset BUMN yang bermasalah termasuk diserobot misalnya aset PTPN yang diambil alih. Pihaknya bersama KPK baru akan menindaklanjuti misalnya melalui penggeledahan bila terbukti ada masalah yang mencuat di lingkungan BUMN. "Hal terpenting adalah bekerja sama dengan KPK dan memanggil direksi-direksi agar KPK bisa menjelaskan kepada mereka supaya tidak takut dalam mengambil keputusan," katanya. Menteri juga menekankan bahwa direksi-direksi BUMN agar berani mengambil keputusan selama tidak menyalahi aturan dan tidak mengandung moral hazard. "Capex BUMN jadi rendah sekali karena birokrasi yang terlalu panjang dan lama, maka sekarang kita buat aturan siapa direksi yang tidak berani ambil keputusan akan kita ganti," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008