Gerakan Perempuan akan bertemu Presiden

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Perempuan Peduli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Joko Widodo untuk menyampaikan pesan-pesan mereka atas pentingnya institusi perempuan di Indonesia.

Salah satu anggota gerakan, Ruby Cholifah di Jakarta, Kamis, mengatakan sebelum mengangkat Menteri PPPA yang baru, Presiden hendaknya paham atas pentingnya institusi pemberdayaan perempuan.

"Kalau ingin Indonesia benar-benar merdeka ya harus diperkuat institusi perempuannya. Perempuannya merdeka anaknya merdeka, merdeka dari kekerasan pada perempuan dan anak," kata Ruby.

Pada peretemuan yang direncanakan bulan ini, pihaknya juga ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa gerakan ini punya kriteria khusus yang diharapkan ada pada menteri PPPA periode selanjutnya.

Beberapa kriteria itu di antaranya adalah kecakapan dan wawasan calon menteri pada isu perempuan dan kuatnya ikatan dia dengan masyarakat.

"Orang Indonesia tuh banyak dan Presiden bisa memilih siapa yang layak jadi menteri, kenapa enggak dibuat pansel yang lebih legitimate publik misalnya, karena ini penting, akan susah ngomong kesataraan gender tanpa menteri yang paham," kata dia.

Ruby tak memungkiri kalau pihaknya juga punya sejumlah nama yang dianggap ideal untuk mengisi posisi menteri PPPA, namun nama itu belum akan dipublikasikan dalam waktu dekat.

"Karena yang penting adalah pemahaman atas institusi ini dan tak boleh dihilangkan. Apalagi kita sebagai gerakan perempuan belum pernah benar-benar berbicara ke masyarakat tentang kriteria menteri yang kami inginkan," ucap dia.

Menurut Ruby, sepanjang sejarah Indonesia, tak banyak menteri Pemberdayaan Perempuan yang mau melawan. Salah satu contoh ideal yang disebut Ruby adalah Khofifah Indar Parawansa yang sempat menjabat menteri namun kini menjadi Gubernur di Jawa Timur.

"Dulu ada bu Khofifah, tapi ke sininya kita tidak punya menteri pemberdayaan perempuan yang kuat yang mau ngeyel. Selama ini kayaknya gerakan perempuan juga belum dilibatkan, padahal mestinya Presiden bisa konsultasi dengan gerakan perempuan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ucap dia.