Pakar: Ibu kota lebih perlu pembenahan layanan dibanding infrastruktur

Yang diperlukan masyarakat pesisir lintas profesi adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik dan transparansinya

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa meski pembangunan infrastruktur penting, tetapi yang lebih diperlukan di kawasan ibu kota baru pada saat ini adalah pembenahan berbagai layanan publik.

Abdul Halim ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, sepakat bahwa saat ini adalah peningkatan layanan publik dibanding pembangunan infrastruktur.

"Yang diperlukan masyarakat pesisir lintas profesi adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik dan transparansinya," kata Abdul Halim yang saat ini juga menjabat Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.

Menurut dia, berbagai infrastruktur khususnya di sektor kelautan dan perikanan sudah tersedia sejak lama, sehingga yang diperlukan saat ini sifatnya hanya renovasi.

Ia menegaskan bahwa dalam sektor kelautan dan perikanan, baik di kawasan ibu kota baru maupun di daerah lainnya, yang diperlukan adalah peningkatan layanan kepada warga di wilayah pesisir.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak hanya ditujukan untuk kepentingan industri besar saja tetapi harus bermanfaat bagi seluruh warga.

"Kalau kemarin dari kunjungan kami ke Kaltim, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Sekjen Kiara Susan Herawati di Jakarta, Senin (2/9).

Menurut Susan Herawati, pelabuhan yang akan dikembangkan saat ini dinilai berpotensi menggusur zona tangkap nelayan serta didorong untuk industri skala besar.

Hal tersebut, masih menurut Susan, karena ada rencana bahwa akan ada semacam reklamasi untuk dibangun pelabuhan baru tambahan.

Sebagaimana diwartakan, lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investasi langsung terutama untuk sektor konstruksi dan properti.

Menurut ekonom Indef Andry Satrio Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/8), karakter ekonomi wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas), akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti.

Hal itu karena karakter wilayah pertambangan sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Selain konstruksi dan properti, kata Andry, setelah pembangunan pusat pemerintahan berjalan di Ibu Kota baru, maka sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perhotelan akan menjadi primadona baru di Kaltim.