Gorontalo (ANTARA News) - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi (GRPD) untuk menolak hasil Pilkada Kota Gorontalo terus berlanjut hingga Kamis (5/6).Ratusan warga tersebut mendesak pemerintah provinsi untuk membatalkan hasil Pilkada dan tidak melantik Walikota dan Wakil Walikota yang baru terpilih, Adhan Dambea-Feriyanto Mayulu yang diusung oleh Partai Golkar, PBB dan PDIP.Konspirasi kontestan dengan penyelenggara Pilkada!"Alasannya jelas yakni adanya konspirasi antara kontestan Pilkada dengan penyelenggara Pilkada untuk menjegal calon lain, sehingga demokrasi di Gorontalo sudah terpasung," kata orator aksi tersebut, Husin Jafar.GRPD meminta agar pemerintah tak mengecewakan masyarakat Kota Gorontalo dengan melanjutkan tahapan Pilkada, karena hasilnya tidak diakui oleh sebagian masyarakat.Rakyat tak coblos karena tak ada pemilihan!Dalam aksi tersebut, warga juga membawa spanduk diantaranya bertuliskan "50 persen rakyat tak mencoblos, karena tak ada pilihan", "Gubernur, jadilah Pembina politik yang baik", serta "Tuntaskan Kasus Korupsi 16,5 Miliar,".Sebelumnya, kisruh Pilkada kerap terjadi di Kota Gorontalo sejak KPUD menyatakan pasangan A.W Thalib-Yani Suratinoyo (WAHYU) yang dijagokan PPP, PKB dan Partai Demokrat tak lolos dalam pencalonan Walikota dan Wakil walikota.KPUD Kota Gorontalo juga tak memberi kesempatan untuk memperbaiki berkas pencalonan WAHYU, meskipun KPU Pusat telah menyatakan KPUD telah melanggar peraturan.Perebutan kursi Walikota dan wakilnya itu akhirnya dimenangkan oleh Adhan Dambea-Feriyanto Mayulu yang diusung Golkar, PBB dan PDIP, serta menyisihkan pasangan Zulkarnain Dunda-Ridwan Podungge dari PBR, PAN dan PDK.Hingga kini, Walikota dan Wakil yang terpilih sejak pencoblosan pada 12 Mei 2008 lalu masih menunggu SK pelantikan dari Menteri Dalam Negeri.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
