"Klinik ini menjadi klinik pratama terbaik di Indonesia yang melayani peserta JKN-KIS dalam ajang BPJS Kesehatan Award pada pertengahan Agustus 2019," sebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kala mengunjungi lokasi Klinik Madani, di Manado, Rabu.
Kehadiran program JKN-KIS mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan FKTP maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan jelaskan kenaikan tunjangan direksi
Klinik Madani yang melayani sekitar 9.000 peserta JKN-KIS memperoleh capaian kapitasi berbasis komitmen pelayanan (KBKP) sebesar persen pada Juli 2019.
Angka kontak dengan peserta mencapai 199 permil yang berarti sebanyak 199 dari 1000 peserta melakukan kontak dengan klinik ini baik peserta mendapatkan pelayanan kesehatan kuratif maupun promotif preventif dan rehabilitatif.
Selanjutnya, kinerja rasio rujukan nonspesialistik nol persen, rasio peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) berkunjung sebesar 57 persen, sehingga capaian rasio rujukan total hanya sebesar enam persen pada Juni 2019.
Baca juga: BPJS tanggung kembali tiga layanan kesehatan
"Artinya, sebagian besar pelayanan kesehatan efektif terselesaikan tanpa harus dirujuk ke rumah sakit," ujarnya.
Dari sisi kepatuhan, kata Dirut, Klinik Madani telah memenuhi 92 persen persyaratan yang ditetapkan regulasi, salah satunya kelengkapan Surat Izin Praktik (SIP).
Klinik ini juga telah mencapai nilai "Walking Through Audit" (WTA) lebih dari 85, dan telah melaksanakan program rujuk balik serta menggunakan sistem antrian untuk meningkatkan layanan kepada peserta.
Baca juga: BPJS Kesehatan klaim pelayanan jalan terus meski defisit
"Kami sangat bangga, klinik panutan atau role model dari semua klinik di Indonesia ternyata ada di Kota Manado. Saat ini begitu banyak klinik yang tumbuh di era JKN-KIS, kami harapkan semuanya dapat memberikan pelayanan terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Klinik Madani," ajaknya.
Pemilihan FKTP penerima penghargaan "BPJS Kesehatan Award" tahun 2019 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari seleksi seluruh FKTP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Usai melewati tahapan seleksi di tingkat kantor cabang, kedeputian wilayah, hingga tingkat pusat, FKTP yang lolos seleksi selanjutnya mendapat kunjungan dari tim juri eksekutif untuk menilai kondisi riil di lapangan.
Baca juga: BPJS Kesehatan jajaki anjak piutang atasi defisit
Beberapa hal-hal yang menjadi kriteria penilaian FKTP meliputi pemenuhan SIP dokter/dokter gigi secara berkesinambungan, kepatuhan dalam klaim sesuai ketentuan, dan pemenuhan SIP bidan.
Selanjutnya, pengelolaan program rujuk balik, peningkatan hasil rekredensialing, kepatuhan dalam pelayanan tanpa urun biaya, peningkatan hasil WTA, capaian hasil KBK, dan rasio rujukan.
Selain itu, kriteria penilaian juga mencakup
desain atau penatalaksanaan ruang layanan peserta, inovasi FKTP (khususnya dalam sistem antrian dan sistem pelayanan), serta pemanfaatan teknologi atau digitalisasi dalam pengelolaan layanan, jelasnya.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
