Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Khairul Anam, menyatakan kasus Monas sebaiknya tidak perlu didramatisasi apalagi diwacanakan bakal terjadi konflik horizontal."Sekarang kan sudah ditangani polisi, ya sudah. Kita berharap hukum ditegakkan, siapa yang melakukan kekerasan ditindak," kata Anam di Jakarta, Rabu.Front Pembela Islam (FPI), kata Anam, sudah menyerahkan diri dan ia berharap pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab berlapang dada dan mau bertanggung jawab."Saya berharap FPI menjelaskan peristiwa itu apa adanya, mengapa mereka sampai melakukan penyerangan, apa benar ada provokasi seperti yang mereka sebutkan," katanya. Terkait kasus Monas, kata Anam, semestinya tidak hanya melihat satu sisi. Aksi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga perlu dikritisi. "Kita tidak boleh melihat hanya satu sisi. AKKBB juga harus dikritisi. Semua orang tahu di Indonesia bebas beragama dan menjalankan keyakinan, tetapi mengapa mereka ramai-ramai ke Monas membawa-bawa anak kecil. Apa maksudnya?" kata Anam. Jika AKKBB menilai Ahmadiyah tidak bebas menjalankan agama dan keyakinannya, kata Anam, itu salah besar karena kasus Ahmadiyah bukan persoalan kebebasan beragama, melainkan penistaan terhadap salah satu agama, yakni Islam. "Kalau Ahmadiyah itu kasusnya penodaan agama. Mereka mengaku Islam tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau maunya begitu ya jangan mengaku-ngaku sebagai Islam," katanya. Satu hal lagi, kata Anam, kabarnya polisi sudah melarang AKKBB melakukan aksi pada Minggu (1/6) di Monas karena pada saat yang sama FPI juga sedang menggelar aksi sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. "Nyatanya AKKBB tetap melakukan demo di Monas," katanya. Anam mengingatkan agar warga NU tidak provokasi terkait kasus Monas dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. "Jangan terpancing. Ansor jangan mau diprovokasi karena kita nanti justru menjadi tontonan. Serahkan saja pada yang berwajib," kata penasihat Gerakan Pemuda Ansor Jatim tersebut. Ditanya apakah PKNU setuju FPI dibubarkan sebagaimana yang dituntut sejumlah kalangan, Anam menyatakan, hal itu sepenuhnya merupakan urusan Pemerintah. "Itu urusan Pemerintah. Tetapi tentunya Pemerintah juga harus menyelesaikan akar persoalan yang membuat organisasi semacam FPI muncul ke permukaan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
