Bappenas dorong kolaborasi penelitian SDM dengan negara-negara Eurasia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong kolaborasi penelitian maupun pemagangan dengan negara-negara di Eropa dan Asia (Eurasia) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Indonesia perlu memperkuat kolaborasi di antara negara-negara Eurasia," kata Bambang saat mengikuti acara Human Capital for New Eurasia dalam rangkaian Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia, melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Bambang mengatakan kolaborasi dengan negara-negara Eurasia ini menjadi penting karena pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan melahirkan angkatan kerja yang berkualitas.

Kolaborasi tersebut dapat mencakup melalui pengakuan terhadap sertifikasi profesi secara universal, kemitraan lembaga pendidikan seperti pertukaran dosen, guru, atau siswa, kolaborasi penelitian di antara lembaga penelitian Eurasia, serta pelatihan dan pemagangan antarnegara.

"Eurasia memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting karena berkontribusi 66 persen dari perekonomian global dan mendominasi tenaga kerja dunia. Perkembangan tenaga kerja di Eropa-Asia tentunya akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dunia secara signifikan," katanya.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat dalam jumlah yang cukup merupakan tantangan yang akan dihadapi Indonesia di era digital.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan akses dan perantara dalam pasar keuangan, mendorong iklim usaha dan peraturan adaptif dalam mendukung pengembangan inovasi, dan memastikan tenaga kerja yang diperlukan menguasai keterampilan khusus daripada keterampilan rutin.

Beberapa tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas pendidikan yang berbanding terbalik dengan tingginya angka partisipasi sekolah serta keahlian dasar tenaga kerja yang belum memadai dibandingkan lulusan SMA dan SMP di Denmark.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produktivitas sekaligus melindungi tenaga kerja dengan menyiapkan kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.

Menurut Bambang, penyiapan kebutuhan dasar ini untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk Industri 4.0 serta meningkatkan keterampilan, keahlian, dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi era digital.

"Pemerintah sedang mempersiapkan kurikulum pelatihan untuk soft skills dan hard skills yang terkait dengan Industri 4.0., mendorong pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan program magang, serta meningkatkan kualifikasi, persyaratan, dan operasi lembaga sertifikasi profesional di semua negara Eropa-Asia," katanya.