Jakarta (ANTARA News) - Kebutuhan listrik untuk masyarakat maupun industri diperkirakan belum akan tercukupi sampai pemerintah menjalankan program pengadaan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II yang akan dilakukan pada 2009/2010 dan selesai tiga tahun kemudian.Menperin Fahmi Idris di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini krisis pasokan listrik tidak bisa dihindarkan karena program pembangunan pembangkit listrik batu bara 10 ribu megawatt (MW) belum selesai."Kalau program (pembangkit listrik) 10 ribu MW berjalan dengan baik, maka krisis itu akan terhindar. Tapi kalau pengadaan 10 ribu MW itu gagal, ada kemungkinan itu (krisis listrik) terjadi," ujarnya. Namun, lanjut dia, kalaupun pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW selesai pada 2009, tetap saja kebutuhan listrik di Indonesia belum tercukupi. "Karena itu, ada program 10 ribu MW berikutnya. Jadi barangkali dimulai (pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 10 ribu MW) pada 2009 atau 2010, (yang selesai ) tiga tahun ke depan," katanya. Fahmi yakin dengan tambahan sebesar pembangkit listrik sebesar 20 ribu MW, maka Indonesia akan lebih leluasa dalam pemakaian listrik untuk 5-10 tahun ke depan. "Katakan lima tahun kita aman. Setelah itu harus lagi disiapkan program pengadaan listrik berikutnya, sebab sebagai negara yang makin lama makin berkembang kebutuhan listrik sangat besar," ujarnya. Fahmi juga mengatakan kebutuhan listrik merupakan ukuran bagi daya beli dan kemajuan ekonomi suatu negara. Bila permintaan listrik tumbuh, berarti ada masyarakat pengguna dan industrinya berkembang. "Itu (permintaan listrik) juga salah satu indikator kemajuan ekonomi," katanya Menanggapi krisis listrik saat ini sehingga terjadi pemadaman bergilir dan adanya wacana melakukan "class action" oleh sejumlah industri yang dirugikan seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Fahmi mengatakan PLN harus mengubah sikap dalam pengadaan bahan bakar untuk pembangkitnya dengan ekspansi pada energi alternatif, seperti cangkang sawit, batu bara, dan lain-lain. "PLN harus mengubah sikap tentang pengadaan sendiri. Itu juga harus diperlakukan lebih berkembang, lebih maju, lebih akomodatif," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
