Penghargaan tidak berarti apa-apa, jika rakyat masih mengeluh
Semarang (ANTARA) - Provinsi Jawa Tengah telah meraih sebanyak 40 penghargaan berskala nasional dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Kendati demikian, Gubernur Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Rabu, mengaku tidak terlalu puas dengan diterima puluhan penghargaan itu.
"Penghargaan tidak berarti apa-apa, jika rakyat masih mengeluh," katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu lebih suka menyebutkan program-program yang langsung menyasar rakyat sebagai pencapaiannya seperti pemberian insentif untuk guru mengaji, ustaz dan pengurus pondok pesantren se-Jateng dengan jumlah penerima manfaat program sebanyak 171.131 orang.
Baca juga: Gubernur Jateng dorong DPRD wujudkan parlemen modern
Kemudian, pengumpulan zakat aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai Rp4,7 miliar per bulan dan menjadi pencapaian tertinggi se-Indonesia yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni (RTLH), serta santunan anak yatim piatu.
"2019 ini kita juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda," ujarnya.
Selain yang sudah disebutkan Ganjar, juga ada beberapa pencapaian yang sempat menjadi perhatian publik antara lain, keberhasilan Pemprov Jateng merebut kembali lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang seluas 273 hektare melalui upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung sehingga menjadi aset negara.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga melahirkan beberapa terobosan penting dan salah satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi kepala biro serta kepala sekolah SMK di kabupaten menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
Ganjar juga diapresiasi karena sistem akuntabilitas keuangan Pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran Rp1,2 triliun sehingga jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh Rp10 juta per unit, maka hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengapresiasi keberhasilan reformasi birokrasi di Provinsi Jateng layak menjadi rujukan provinsi-provinsi lain.
Baca juga: Surat edaran Ganjar picu pertumbuhan zakat Jateng tertinggi nasional
Puluhan penghargaan skala nasional yang diraih Provinsi Jateng itu antara lain, juara umum Top 99 Pelayanan Publik 2019, Pelapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik dari KPK, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pengendali Inflasi terbaik nasional se-Jawa-Bali dan provinsi terbanyak hasilkan inovasi.
Selain itu, perencana pembangunan daerah terbaik, Government Award 2019 sebagai Indonesian Innovative Leader dan satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019