Jakarta (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dana verifikasi penduduk miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang rencananya akan dilakukan pasca-pencairan BLT tahap pertama pada September nanti. "Kalau tidak juga turun, ya kemungkinan (verifikasinya-red) tidak jadi," kata Deputi BPS bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, di Jakarta, Rabu. Verifikasi harus dilakukan, mengingat data yang digunakan untuk program BLT Juni-Desember 2008 adalah data program BLT 2005, yaitu 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS), yang terdiri atas 9,3 juta rumah tangga sangat miskin dan sekitar 9,8 juta rumah tangga hampir miskin. Berdasarkan usulan Depsos, total anggaran BLT pada tahun anggaran 2008 mencapai sekitar Rp14,176 triliun untuk 19,1 juta RTM, dimana dana BLT yang akan dibagikan mencapai Rp13,37 triliun dan dana pendukung pelaksanaan program BLT Rp806,65 miliar. Menurut data tersebut, PT Pos Indonesia (persero) akan menerima alokasi terbesar Rp318,97 miliar, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp300,37 miliar, Departemen Sosial sebesar Rp135,384 miliar, dan Depkominfo sebesar Rp47 miliar. Sementara sisanya dibagi bagi Bappenas, Depdagri, dan Kemenko Kesra. Data PT Pos sementara menyebutkan, hingga 4 Juni 2008, pencairan dana BLT telah mencapai Rp218,305 miliar kepada 727.686 RTS di 17 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, tingkat pencairan BLT secara nasional telah mencapai 9,13 persen, dengan persentase pencairan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta 93,34 persen (147.019 RTS), Provinsi Sumatera Selatan 93,19 persen (92.625 RTS), Kepulauan Riau 87,50 persen (5.579 RTS), Jawa Timur 85,07 persen (103.052 RTS), dan Jawa Tengah 83,60 persen (69.111 RTS). (*)
Copyright © ANTARA 2008
