Pindahnya Ibu Kota dikuatirkan ganggu kawasan tangkap nelayan

Penajam (ANTARA) - Alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur, berpotensi bertambah ramai dengan kepindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sehingga dikuatirkan mengganggu kawasan tangkap nelayan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Trasodiharto saat ditemui, Selasa mengatakan, diprediksi alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan bertambah ramai dengan pindahnya ibu kota.

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota negara akan dipindah, yakni sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami khawatirkan imbas peningkatan aktivitas di perairan Teluk Balikpapan dengan pindahnya ibu kota itu mengganggu kawasan tangkap nelayan," ujarnya.

Untuk itu Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengkoordinasikan alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan, agar tidak mengganggu kawasan tangkap para nelayan.

Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Andi Trasodiharto, akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyangkut alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan tersebut.

"Kami akan bahas alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan dengan pindahnya ibu kota agar tidak mengganggu mata pencaharian para nelayan," tegasnya.

Pengangkutan material untuk pembangunan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur menurut dia, dimungkinkan melalui jalur laut.

Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara jelasnya, berupaya dan berharap peningkatan aktivitas alur pelayaran tidak mengganggu kawasan tangkap nelayan di Teluk Balikpapan.

Namun Andi Trasodiharto yakin pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, bakal berdampak positif pada ekonomi masyarakat pesisir.