Jakarta, (ANTARA News) - Fraksi PDIP mendesak Pemerintah segera mengambil sikap yang tegas terkait persoalan Ahmadiyah yang keberadaannya meresahkan sebagian masyarakat Indonesia. Kepada pers di Jakarta, Selasa, Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan Ahmadiyah yang dibiarkan berlarut-larut itu telah memicu kericuhan di masyarakat. Peristiwa penyerangan FPI terhadap kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas itu berawal dari pembiaran atas persoalan Ahmadiyah itu. Permasalahan tersebut menjadi polemik berkepanjangan setelah adanya informasi bahwa Pemerintah akan mengeluarkannya Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang sifat dan kedudukan aliran itu di Indonesia. "Sayangnya keputusan itu tidak pernah muncul," ujar Tjahjo. Karena itu FPDIP mendesak Pemerintah agar bersikap tegas terhadap permasalahan Ahmadiyah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut sekaligus pula sebagai wujud pelindungan dan jaminan negara terhadap seluruh umat beragama. Terkait tindak kekerasan yang dilakukan FPI kepada AKKBB, FPDIP mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap mereka yang berprilaku anarkis itu. Kegagalan polisi Sementara itu, sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia menilai peristiwa kekerasan di Monas itu sebagai kegagalan lembaga Polri melindungi dan mengayomi masyarakat. "Polri gagal melindungi kebebasan berbicara dan berkumpul warga negara," ujar Dedy Rachmadi, Ketua Presidium GMNI. FKPI terdiri atas GMNI, IPNU, PMKRI, PMII dan Hikmahbudhi. Forum itu menilai tindak kekerasan atas satu kelompok tertentu yang berbeda paham atau aspirasinya merupakan ancaman serius bagi integrasi nasional. Tindakan represif semacam itu telah mengingkari kenyataan bahwa bangsa Indonesia berdiri di atas kebhinekaan. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
