Depok (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal (Sekjen), Partai Bulan Bintang (PBB), Drs. H. Sahar L Hassan menilai pemerintah bersikap diskriminatif dalam menyikapi aksi penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah memperingati harlah Pancasila 1 Juni di Silang Monas, Jakarta."Pemerintah tidak membuat pernyataan atau rasa keprihatinan apapun dalam aksi kekerasan yang terjadi di kampus Universitas Nasional (Unas), sedangkan kasus di Monas langsung memberi pernyataan. Ini sikap yang diskrimiatif," kata Sahar, di Depok, Selasa.FPI ingin dibela pemerintah dengan adil!Ia mengatakan kejadian di Monas harus dilihat secara proporsional dan harus diketahui penyebabnya terlebih dahulu. Menurut dia, penyebab terjadinya kekerasan di Monas karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi umat Islam yang berkembang selama ini untuk membubarkan Ahmadiyah."Pemerintah tidak pernah melihat kondisi psikologis umat Islam yang diwakili oleh komponen umat Islam tersebut (FPI) yang meminta membubarkan Ahmadiyah," katanya. Dikatakannya teman-teman kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga tidak pernah memahami keadaan umat Islam yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah. Namun malah membuat tandingan terhadap aspirasi umat Islam "Ini yang membuat FPI menjadi terpancing dan melakukan tindakan kekerasan," ujarnya. Ia mengharapkan pemerintah dapat bersikap adil dalam menyikapi permasalahan yang ada. Pemerintah bertanggungjawab atas kekerasan FPI!Sementara itu, Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP-UI, Boni Hargens menilai kejadian di Monas karena sikap pemerintah yang sangat tidak tegas dan terkesan membiarkan kelompok ormas yang seperti ini hidup di tengah masyarakat, untuk melakukan penyerangan. Direktur Parrhesia Institute Parrhesia State In Building tersebut lebih lanjut mengatakan ada tiga poin harus dicatat atas kejadian tersebut. Pertama, pemerintah terlibat dalam aksi kekerasan yang dilakukan FPI karena negara tidak mampu mencegah kekerasan seperti itu. Artinya pemerintah terlihat karena "sikap diam" (crime by ommission). Kedua, pemerintah harus segera mengeluarkan perintah pembubaran ormas FPI, dan ketiga, pemerintah harus mendukung proses hukum atas penyerangan yang dilakukan FPI. Tidak boleh lamban dan harus tuntas. Ini amat meresahkan bagi kita sebagai bangsa yang sedang membangun dirinya. "Kita belum bangkit dari krisis, tapi kita sudah dikacaukan oleh kehadiran ormas yang justru mengancam kesatuan dan persatuan bangsa," demikan Boni.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
