Ibu kota pindah, Indef sarankan Jakarta jadi pusat layanan jasa

Jakarta harus menjadi pusat layanan jasa yang terbesar tidak hanya di sektor ekonomi, jadi Jakarta harus menjadi pusat layanan jasa...

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menyarankan agar Jakarta menjadi pusat layanan jasa dan pariwisata berbasis teknologi berskala nasional untuk mengantisipasi penurunan ekonomi akibat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Jakarta harus menjadi pusat layanan jasa yang terbesar tidak hanya di sektor ekonomi, jadi Jakarta harus menjadi pusat layanan jasa. Seperti halnya di Prancis dan Singapura, Jakarta juga harus bisa menjadi pusat pariwisata nasional berbasis teknologi dengan museum-museum dan kebun binatang berkelas dunia sehingga Jakarta bisa menjadi daya tarik sendiri," ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dan dikembangkan karena peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan sudah tidak ada, karena kalau hanya mengandalkan belanja pemerintah saja maka efek penurunan ekonomi Jakarta akan signifikan.

Tempat-tempat untuk penyelenggaraan kegiatan penting di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Batam memiliki daya tarik wisata sebagainya. Namun bagi Jakarta, begitu ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, lalu Jakarta tidak mendapatkan insentif apapun serta melakukan perubahan "mindset" ekonomi maka perekonomian Jakarta selamanya akan drop atau turun signifikan.

Contohnya saat ini okupansi perkantoran di Jakarta mencapai 80-85 persen, ketika Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan maka tingkat okupansi perkantoran tersebut turun karena berkurangnya permintaan.

Pembangunan di Jakarta juga akan menjadi lambat dan pasar transportasi publik seperti MRT yang sudah dibangun di Jakarta juga akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh bukan hanya pindahnya pusat pemerintahan melainkan juga pusat bisnis akan ikut pindah ke Kalimantan Timur.

"Bursa Efek Indonesia menurut saya lebih layak berlokasi di Jakarta, tapi kalau wilayah ibu kota baru negara di Kalimantan Timur sudah bagus dan berkembang pesat kemungkinan Bursa Efek Indonesia pun akan pindah ke sana," kata Tauhid Ahmad.

Terkait pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Direktur Eksekutif Indef itu menyatakan pemisahan tersebut hanya bisa berhasil dalam jangka waktu panjang.

"Saya kira begini, selama kita mengandalkan belanja pemerintah yang besar untuk perputaran ekonomi di Jakarta maka akan terjadi penurunan, otomatis belum dipisah dalam jangka waktu pendek tapi ini akan bisa berhasil dalam jangka panjang," ujarnya.