DPD RI siap dorong pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Pontianak (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan dirinya ikut mendorong pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang merupakan pemekaran dariPprovinsi Kalimantan Barat.

"Insya Allah setelah dilantik nanti, kita akan dorong pembentukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Saya selaku salah satu pimpinan DPD ke depan akan memperjuangkan di posisi yang sama agar pembentukan Provinsi Kapuas Raya bisa terjadi," kata Nono saat berkunjung di Pontianak, Selasa.

Untuk mempercepat pembentukan provinsi baru tersebut, pihaknya akan mengundang Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi salah satu pembicara pada proses pembekalan bagi Anggota DPD baru, yang direncanakan akan dilaksanakan pada 17-21 Oktober 2019.
Baca juga: DPD: Provinsi Kapuas Raya strategis secara nasional

"Pada kegiatan itu, kami akan minta beliau untuk menyampaikan hal-hal problem daerah sehingga teman-teman mengerti dan menjadi bahan awal kita untuk bekerja tahun 2019 ini," tuturnya.

Lanjutnya, ada beberapa program startegis yang disinkronisasikan antara pemerintah pusat dengan daerah, seperti jalur Kereta Api dan pemekaran Provinsi Kapuas RayaRaya.

"Bahwa kita tahu pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sedang diusulkan dan Provinsi Kalbar ini sudah siap ke arah situ. Bukan hanya sekedar merencanakan tapi sudah mulai menentukan anggaran untuk pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya dan kita menyampaikan aspresiasi adanya keinginan bersama itu agar daerah perbatasan ini semakin maju," ujarnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengapresiasi dukungan DPD RI yang mendorong pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan Pemerintah Provinsi Kalbar terus memperjuangkan Provinsi Kapuas Raya tersebut.

"Inikan kedatangan Anggota DPD RI Terpilih dan kebetulan beliau ada disini menemui saya, dan beliau bahwa akan memperjuangkan itu," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Baca juga: Kalbar dukung pembahasan pembentukan DOB di Indonesia

Adapun bukti keseriusan pemerintah provinsi Kalbar dengan mempersiapkan lahan yang akan dijadika sebagai kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.

"Lahan untuk kantor sudah kita siapkan yaitu sudah ada tiga hektar, kemudian ada lagi lahan dibelakang itu yang milik yayasan mau diserahkan ke kita tapi bangunnya yang lama mau dipindahkan kita siapkan. Idealnya pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD butuh lima hektar kita akan siapkan," ungkapnya.

Pemilihan lahan tersebut sangat startegis yang menghubungkan beberapa kabupaten yang ada.

"Lahanya sangat startegis karena dekat dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dekat dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang kecuali Kabupaten Kapuas Hulu. Itu salah satu perjuangan kita untuk mewujudkan Provinsi Kapuas Raya," tuturnya.

"Kalau mau tanya Kapuas Raya gimana-gimana perjuangannya masih panjang, karena keputusannya ada di pemerintah pusat bukan disini. Tapi kalo keputusannya lewat saya, itu akan cepat," tegasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah Provinsi Kalbar sudah ada pembaharuan kesepakatan tentang Kapuas Raya antara pemerintah kabupaten dan legislatif.

"Kita sudah ada pembaharuan kesepakatan tentang Kapuas Raya dengan seluruh bupati dan ketua DPRD yang daerahnya masuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Insyallah tahun depan akan dibangun kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya walaupun baru pondasinya untuk dua-duanya kantor. Rencananya saya akan anggarkan masing-masing Rp. 10 Miliar," katanya.
Baca juga: Kalbar Tetap Usulkan Pembentukan Provinsi Baru