Jakarta (ANTARA News) - Deputi Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak mengatakan, Petronas Malaysia siap berinvestasi di Indonesia mengeksplorasi cadangan minyak bumi. "Tentu Petronas (siap) kalau ada tawaran dari Indonesia, sebab Petronas sudah beroperasi di 30 negara," kata Najib dalam wawancara khusus dengan wartawan ANTARA dan kantor berita Malaysia Bernama, di ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin malam. Najib, yang didampingi antara lain Dubes Malaysia Dato Zainal Abidin Mohd Zain sebelum bertolak ke negaranya, mengatakan eksplorasi migas Petronas telah diperluas hingga ke sejumlah negara seperti Chad dan Libya. "Petronas punya kegiatan di sana. Tetapi kalau ada cadangan di sini (Indonesia) untuk dieksplorasi, saya rasa akan berdampak positif," ujarnya. Sesungguhnya Pertamina dan Petronas telah pernah melakukan kerjasama strategis khususnya di sektor hilir yaitu LOBP (Lubricant Oil Blending Plant) pada Agustus 2006, termasuk kerja sama saling memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium beroktan tinggi. Menurut catatan ANTARA, pada tahun 2007 Petronas mencatat keuntungan Rp198,3 triliun, sebanyak 66,2 persen Rp135,9 triliun dikembalikan kepada pemerintah Malaysia. Sisanya digunakan Petronas untuk investasi ulang seperti sektor hilir dan juga di tingkat internasional agar perusahaan tersebut dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah. Pada saat yang bersamaan operasi internasional Petronas mencatat pendapatan Rp 175,7 triliun, meningkat dibanding tahun 2006 sebesar Rp 147,1 triliun. Terkait subsidi minyak kepada rakyat Malaysia di tengah melonjaknya harga minyak di pasar internasional, Najib mengatakan, pemerintahan Malaysia berencana mengurangi subsidi. "Harga minyak melambung, subsidi minyak tidak lagi boleh dipertahankan karena biaya subsidi terlalu tinggi, sehingga menimbulkan beban kepada pemerintah," katanya. Ia mengakui, di Malaysia di tengah pemberian subsidi kepada masyarakat dan tingginya harga minyak juga memicu adanya aksi penyelundupan, atau praktik menjual bahan bakar bersubsidi kepada orang lain. "Untuk itu pemerintahan akan mencabut subsidi terutama bagi penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan bagi berpendapatan rendah tetap mendapat subsidi," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
