Semarang (ANTARA News)- Biaya produksi/operasional kalangan perusahaan di Jawa Tengah bakal membengkak antara 10 persen-40 persen, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata sebesar 28,7 persen. Deputi Pemimpin BI Semarang, Mahdi Mahmudy, di Semarang, Senin, mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan BI Semarang responden produsen (pengusaha) menyatakan biaya produksi akan membengkak 10 persen-40 persen. "Sebagian besar produsen ternyata telah mengalami kenaikan biaya produksi/operasional sebelum kenaikan harga BBM. Mayoritas responden menyatakan telah mengalami kenaikan biaya produksi/operasional antara 1-3 bulan sebelumnya," katanya. Porsi konsumsi BBM terhadap total biaya produksi/operasional yang cukup tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha menyatakan kenaikan harga BBM akan membuat kenaikan biaya produksi/operasional sekitar 10 persen-40 persen, katanya. Dengan naiknya biaya produksi, katanya, maka akan menaikkan pula harga jual produk. Sebanyak 67 persen responden menyatakan bahwa harga jual produk mereka diperkirakan akan mengalami kenaikan antara 10 persen-40 persen dan 9 persen responden memperkirakan di atas 40 persen. Namun, masih ada sekitar 24 persen responden yang diperkirakan akan menaikkan harga jualnya di bawah 10 persen. Kenaikan harga BBM diperkirakan juga akan berdampak terhadap penurunan laba yang cukup signifikan. Meskipun terdapat 33 persen responden menyatakan penurunan laba di bawah 10 persen. Namun ada 64 persen responden menyatakan penurunan laba diperkirakan mencapai di atas 10 persen. Hanya 3 persen responden yang menyatakan laba yang diperoleh stabil. PHK karena terpaksa Setelah harga BBM naik, terdapat 26 persen responden pengusaha yang memperkirakan akan melakukan PHK. Namun, 74 persen responden menyatakan tak akan melakukan PHK. Hasil ini memberikan potret sebagian besar pengusaha memiliki optimisme untuk tidak melakukan PHK dan sebagian kecil lainnya cukup pesimistis sehingga terpaksa akan melakukan PHK karyawannya. "Kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama agar dapat mengantisipasinya dengan baik sehingga PHK tidak menjadi pilihan pengusaha," katanya. Berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi makro Jawa Tengah dan hasil survei, beberapa rekomendasi kebijakan diharapkan dapat meminimalkan dampak kenaikan harga BBM, yaitu perlu meningkatkan sinergi/koordinasi antarinstansi/dinas terkait agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mempercepat realisasi belanja APBD sebagai salah satu stimulus perekonomian, katanya. Selain itu, menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa untuk mencegah efek inflasi yang berkepanjangan dan mengadakan program padat karya untuk mengurangi pengangguran akibat kenaikan harga BBM.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008