Makassar (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp1 triliun untuk kelompok usaha masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) guna memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. "Wapres sediakan dana KUR untuk kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan bunga relatif kecil sekitar Ro1 triliun," kata Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha (PRU) Kantor Wapres, Budi di Makassar, Senin. Pada Rapat Konsultasi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kredit Perbankan kepada Usaha Kecil dan Menengah yang dibuka Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Budi mengatakan, peranan UKM sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, investasi dan stabilitas ekonomi. Menurut dia, UKM terbukti tahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 meskipun pengelolaan usaha masih tradisional, produktivitas masih rendah, kemampuan pemasaran terbatas, akses informasi, legal formal belum jelas serta terbatas mengakses lembaga keuangan/perbankan. Karena itu, pemerintah mendesain kredit usaha rakyat dengan maksud untuk meningkatkan akses UMKM dan koperasi terhadap perbankan sekaligus sebagai upaya pemerintah meningkatkan kapasitas modal perusahaan penjamin. Hingga April 2008, realisasi KUR telah mencapai Rp5,2 miliar lebih dengan 445.962 debitur atau rata-rata kredit per nasabah Rp11,6 juta. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menilai, program pemberdayan UKM dan KUR yang diluncurkan pemerintah sejak Nopember 2007 akan membantu mengatasi persoalan mendasar UMKM selama ini yakni keterbatasan modal. "Meskipun tersedia kredit pada perbankan tetapi tidak semua badan usaha mikro, kecil dan menengah bisa mendapat kredit perbankan karena adanya keterbatasan dalam penjaminan," ujarnya dan menambahkan, perbankan tidak boleh disalahkan dalam hal ini sebab mereka harus menerapkan prosedur dalam menyalurkan kredit sesuai ketentuan perbankan. Syahrul berharap rapat implementasi KUR ini dapat menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan terkait dengan pemberian kredit kepada UKM dan KUR di lembaga perbankan BUMN dengan penjaminan pemerintah melalui perusahan penjamin. Hasil survei Bank Indonesia tahun 2005 mencatat, pembiayaan usaha mikro mencapai 80,2 persen bersumber dari dana sendiri, usaha kecil 75,9 persen dan usaha menengah 26,35 persen. "Ini dapat dinilai bahwa semakin mikro dan kecil usaha maka sumber permodalan makin besar dari modal sendiri sehingga perkembangan mereka tidak optimal," kata Syahrul seraya mengharapkan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang mendapat kredit perbankan dapat meningkat sehingga usaha mereka bisa lebih berkembang. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
