Legislator dorong Kementan tingkatkan sebaran Kartu Tani

Kartu Tani ini dirancang agar penyaluran pupuk itu bisa tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan sebaran Kartu Tani karena bermanfaat untuk berbagai hal termasuk memastikan keakuratan penyaluran pupuk subsidi.

"Kartu Tani ini dirancang agar penyaluran pupuk itu bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tidak merembes ke mana-mana. Kalau kita melihat dari capaiannya baru enam persen, tentu ini menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian," kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Program Kartu Tani pertama kali diluncurkan pemerintah pada tahun 2016, dan dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk bagi kesejahteraan petani, namun pada perjalanannya, capaian sebaran Kartu Tani dinilai masih sangat sedikit sekali.

Andi menambahkan bahwa salah satu upaya memaksimalkan pemanfaatan Kartu Tani yaitu dengan memaksimalkan peran para penyuluh pertanian di berbagai daerah dalam mensosialisasikan Kartu Tani.

Politisi PKS itu juga mengatakan, anggaran pendampingan bagi para penyuluh sudah ada di Badan SDM dan Litbang Kementan. "Supaya para penyuluh-penyuluh kita ini diberikan semangat insentif agar bisa memaksimalkan sosialisasi mengenai masalah Kartu Tani ini," ujar Andi.

Menurut dia, bila petani mengetahui manfaat dan tujuan dari Kartu Tani itu pasti mereka akan senang karena dengan menggunakan kartu tersebut ada kepastian pupuk yang diterima serta kepastian jumlah dan ada kepastian waktu.

Selama ini, lanjutnya, sebelum terbitnya Kartu Tani, banyak sekali di daerah-daerah ditemui kelompok-kelompok tani mereka itu punya uang tapi tidak dapat pupuk karena banyak pupuk yang merembes ke sektor lain.

Selain itu, Andi juga mengatakan dunia pertanian harus mengikuti juga teknologi informasi yang terus berkembang setiap harinya. Untuk itu ia menekankan agar pertanian juga sejalan dengan perkembangan teknologi demi tercipta sebuah sistem yang kuat, yang bagus, sehingga tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan pupuk di tingkat petani ataupun di tingkat kelompok tani.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan guna merevitalisasi penyuluh sektor pertanian karena banyak permasalahan yang dihadapi petani di berbagai daerah yang membutuhkan peran penyuluh.

"Jadi memang bertanam padi itu kelihatannya sederhana. Tapi terkait dengan itu, butuh banyak pengetahuan, butuh banyak penyuluhan," kata Mindo Sianipar.

Menurut dia, dalam menetapkan kebutuhan pupuk bagi petani di daerah, perlu pendampingan dan peran aktif penyuluh pertanian juga guna memudahkan implementasi kartu tani dan pendistribusian pupuk sesuai kebutuhan tanaman.

Terkait permasalahan kartu tani yang serapannya masih rendah, Mindo memaklumi hal tersebut karena memang program ini masih terus dikembangkan dan butuh pembelajaran. Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan pembelajaran baik kepada petani, penyalur disribusi maupun penyuluh agar ke depannya juga diyakini akan bertambah serapannya.

Politisi PDIP itu juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak pemangku kepentingan dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Sebagaimana diketahui, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI mulai melakukan verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian atau Simluhtan yang ada di seluruh provinsi di Tanah Air dalam upaya membangun database pertanian nasional.