DPD bahas rencana pembangunan rel kereta api dan PLTN di Kalteng

Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, tentu peningkatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan akan dilakukan, termasuk di Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk silaturahim sekaligus membahas rencana pembangunan rel kereta api dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, tentu peningkatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan akan dilakukan, termasuk di Kalteng," kata Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono di Palangka Raya, Senin.

Dalam hal ini, kaitannya dengan DPD, yakni berusaha mencari investor sekaligus negara mana yang dapat mendukung. Nantinya untuk rel kereta api maupun PLTN, adalah Rusia dan pihaknya telah berkunjung kesana.

"Diplomasi parlemen berjalan dengan baik, justru menjadi kekuatan untuk kebutuhan hubungan bilateral. Jadi bukan hanya pemerintah tapi juga diplomasi parlemen," ungkapnya.

Nantinya pembangunan rel kereta api diproyeksikan menghubungkan lima provinsi yang ada di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimanan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Konsep awal, kereta api hanya untuk angkutan barang. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah ingin kereta api yang tersedia nantinya diperuntukan terhadap angkutan barang dan juga penumpang.

Kemudian untuk pembangunan PLTN nantinya, akan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kalteng. Nantinya akan dilakukan kajian secara mendalam oleh tim teknis, guna menentukan lokasi PLTN dengan daya yang paling besar atau di atas 1.000 mega watt serta yang di bawahnya.

"Kami juga mendorong pemerintah daerah di lima provinsi di Kalimantan segera bergerak, melakukan percepatan pembangunan menyongsong rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim," ungkapnya.

Selain rencana pembangunan rel kereta api dan PLTN, pihaknya juga ingin agar pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol kedepannya. Guna menunjang kebutuhan lokasi ibu kota negara maupun daerah penyangganya.

Menurut dia, rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kaltim harus disambut positif dan didukung oleh semua pihak. Mengingat keputusan tersebut, memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi Indonesia.

"Nantinya pembangunan di Kalimantan tentu akan lebih meningkat, sehingga tidak ada lagi kesan Jawasentris, namun bersama-sama kita wujudkan Indonesiasentris," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan rombongan DPD RI ke Kalteng dalam rangka silaturahmi dan membahas rencana pembangunan yang ada di Kalimantan.

"Kami menyambut baik silaturahmi ini, termasuk berbagai rencana pembangunan di Kalimantan maupun Kalteng kedepannya. Kalteng selalu siap untuk bersinergi," jelasnya.