Legislator serukan segera revitalisasi penyuluh pertanian

Jadi memang bertanam padi itu kelihatannya sederhana

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan guna merevitalisasi penyuluh sektor pertanian, karena banyak permasalahan yang dihadapi petani di berbagai daerah yang membutuhkan peran penyuluh.

"Jadi memang bertanam padi itu kelihatannya sederhana. Tapi terkait dengan itu, butuh banyak pengetahuan, butuh banyak penyuluhan," kata Mindo Sianipar dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dalam menetapkan kebutuhan pupuk bagi petani di daerah, perlu pendampingan dan peran aktif penyuluh pertanian juga guna memudahkan implementasi kartu tani dan pendistribusian pupuk sesuai kebutuhan tanaman.

Terkait permasalahan kartu tani yang serapannya masih rendah, Mindo memaklumi hal tersebut karena memang program ini masih terus dikembangkan dan butuh pembelajaran.

Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan pembelajaran baik kepada petani, penyalur disribusi, maupun penyuluh, agar ke depannya juga diyakini akan bertambah serapannya.

Politisi PDIP itu juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak pemangku kepentingan dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Sebelumnya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI mulai melakukan verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) yang ada di seluruh provinsi di Tanah Air dalam upaya membangun database pertanian nasional.

"Data simluhtan ini sangat penting, karena ke depannya akan menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan pertanian," kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan Leli Nuryati usai membuka kegiatan verifikasi dan validasi data Simluhtan di BPPSDMP Yogyakarta, Rabu (21/8).

Menurut dia, simluhtan tersebut memiliki data tentang ketenagaan penyuluh, kelembagaan petani, dan juga kelembagaan ekonomi petani (KEP), sehingga ke depan petani di pedesaan itu harus berubah pemikiran dari hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ke depan itu harus menjadi agribisnis.

"Di data simluhtan ini kita memiliki jumlah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang kesemuanya itu merupakan sasaran pemberian bantuan dari pemerintah," katanya.