Jakarta (ANTARA News) - Raut kecewa terlihat dari mimik muka Mansur (44). Warga Pesanggarahan ini tidak mengetahui bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ternyata tidak jadi dilaksanakan pada 23 Mei 2008 dan harus diundur hingga 24 Mei."Saya sudah datang dari pagi ke kantor pos dan ternyata pembagian BLT dibatalkan pada Jumat (23/3) ini," kata Mansyur yang memiliki tiga orang anak.Senada dengan Mansyur, warga Pondok Betung, Sa`alih (50) juga mengungkapkan kekecewaan yang sama meski mengaku bahwa hal tersebut dapat diterimanya. "Kami hanya warga kecil, jadi hanya bisa pasrah," kata Sa`alih yang memiliki mata pencaharian sebagai kuli bangunan. Kekecewaan yang ditunjukkan oleh dua warga penerima BLT itu juga dirasakan oleh ribuan anggota masyarakat lainnya yang telah menanti-nanti untuk mendapatkan hak mereka. Padahal, sebelumnya PT Pos Indonesia sejak 20 Mei sudah mulai membagikan 844.130 kartu bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga miskin yang terdapat di 10 kota, termasuk DKI Jakarta. Di antara 10 kota tersebut, Jakarta sendiri merupakan tempat penerima BLT terbanyak, yaitu mencapai 157.515 rumah tangga (RT). Sembilan kota lainnya adalah Bandung (84.287 RT), Semarang (82.665 RT), Surabaya (121.145 RT), Makasar (70.160 RT), Medan (83.525 RT), Kupang (86.980 RT), Banjarmasin (39.346 RT), Palembang (99.346 RT), dan Yogyakarta (19.111 RT). Berkaitan dengan penundaan tersebut, Kepala Kantor Pos Kebayoran Lama, Ahmad Mulyana mengatakan, penundaan itu karena ada pengumuman dari kantor pusat yang mengatakan bahwa masih belum ada instruksi dari pemerintah untuk membagikan BLT pada 23 Mei 2008. Sedangkan Kepala Kantor Pos Pasar Minggu, Sihabudi, mengatakan, BLT belum diserahkan pada 23 Mei selain karena belum ada instruksi juga karena pihaknya belum mendapatkan dana BLT pada tanggal itu. Kendala Kelengkapan Sedangkan pada saat pembagian yang dimulai sejak 24 Mei, kendala lainnya yang muncul adalah masih terdapat warga pembawa kartu BLT yang tidak membawa kelengkapan administratif lainnya yang diperlukan. Alam (56), misalnya, terpaksa pulang dengan tangan hampa karena kartu BLT yang dimilikinya adalah milik ayahnya yang sudah meninggal. Namun, warga Makassar, Jakarta Timur itu, tidak memiliki surat keterangan kematian orangtuanya sehingga ia diminta oleh petugas untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum mengambil BLT. "Saya baru tahu kalau sekarang tidak boleh diwakilkan, padahal pada pembagian BLT tahun 2005 masih bisa," katanya. Sedangkan seorang warga Kramat Jati, Ati (45) juga harus kembali antara lain karena ia tidak membawa KTP asli dan hanya berupa fotokopinya. Pengawas BLT Kantor Pos Jakarta Pusat, Dedy Priatna mengatakan, kendala yang ada memang masih terdapat warga yang tidak membawa KTP asli atau diwakilkan oleh anggota keluarganya, padahal hal itu kini tidak lagi diperbolehkan. Sebenarnya, ujar Dedy, bila warga tidak bisa datang karena sakit atau hal lainnya maka petugas sendiri dapat mengantar dana BLT tersebut secara langsung ke tempat tinggalnya, asalkan warga tersebut memiliki surat keterangan RT. Sementara itu, Kepala Kantor PT Pos Jakarta Timur Felix Firmano juga masih menemukan kendala yang berupa adanya sejumlah kartu BLT yang tidak bisa lagi digunakan karena pemiliknya telah pindah rumah atau meninggal dunia. Felix menuturkan, hal itu terjadi antara lain karena data warga miskin yang dipergunakan sebagai basis penerima bantuan BLT masih menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2005. "Berdasarkan instruksi yang saya terima, kartu BLT yang tidak jelas pemiliknya itu akan dikembalikan kepada pemerintah agar tidak terjadi kericuhan," katanya. Keseluruhan Lancar Namun, baik Dedy maupun Felix mengaku bahwa secara keseluruhan pembagian BLT pada 2008 ini berjalan lancar antara lain karena pihak mereka telah belajar dari pengalaman BLT 2005. "Pencairan dana BLT di Jaktim berjalan lancar karena kami sejak awal telah benar-benar menyiapkan lebih dari 30 kantor pos untuk melayani pencairan BLT," kata Felix. Sedangkan Dedy mengatakan, pelaksanaan pembagian BLT pada 2008 kini lebih tertib dibandingkan tahun 2005 karena para petugas telah belajar beragam hal untuk memperbaiki mekanisme pembagian. "Kami telah belajar dari pengalaman di tahun 2005. Misalnya, untuk mengantri kini memakai sistem penomoran dan penjadwalan setiap kelurahan," katanya. Untuk memperlancar pembagian BLT di Kantor Pos Jakarta Pusat, maka setiap kelurahan tersebut diberikan jadwal untuk mengambil, misalnya warga Kelurahan Kebon Kosong, Gambir, dan Kebon Kelapa pada Sabtu (24/5), serta warga Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kemayoran, Gunung Sahari Selatan pada Senin (26/5). Sedangkan pembagian BLT untuk warga Kelurahan Kartini dan Pasar Baru pada Selasa (27/5), serta warga Kelurahan Karang Anyar pada Selasa (27/5). Sementara itu, PT Pos Indonesia hingga Rabu (28/5) telah membayarkan dana BLT kepada 494.196 keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTH) atau 58,55 persen dari 844.130 RTH di 10 kota besar di Indonesia. "Hingga Rabu malam pukul 19.00, pembayaran BLT telah mencapai 58,55 persen. Dana BLT yang dibayarkan sebanyak Rp180.377.362.000," kata Direktur Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Arief Supriyono. Arief juga mengemukakan, secara umum pelaksanaan pembayaran BLT yang berjalan di 10 kota tersebut berjalan dengan lancar. Lancarnya pelaksanaan pembagian BLT pada tahap pertama ini diharapkan akan tetap terjadi pada pembagian tahap kedua yang rencananya akan dilakukan pada September 2008, tentunya setelah beragam kekurangan pada tahap pertama benar-benar dievaluasi dan diperbaiki.(*)
Oleh Oleh Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
