Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum PB HMI periode 2003-2005, Hasanuddin, mengingatkan pihak kepolisian agar jangan bertindak berlebihan dan tidak adil terhadap para mahasiswa Universitas Nasional terkait kasus penyerbuan oleh petugas kepolisian ke kampus mereka."Para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi harus dihargai hak-haknya, termasuk hak penangguhan penahan bagi mereka yang diduga melanggar KUHP," tandasnya kepada ANTARA.Sikap polisi yang menolak memberikan penangguhan penahanan bagi kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Nasional (Unas), menurutnya, merupakan cermin arogansi dan sikap berlebihan, bahkan bisa disebut di luar kewajaran."Tolong ditulis dengan huruf besar: koruptor saja biasanya diberi penangguhan penahanan," ungkapnya.Karena itu, jika kini para mahasiswa memohon penangguhan penahanan, lalu tidak digubris pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), demikian Hasanuddin, berarti tindakan berlebihan atau bisa disebut `ketidakwarasan` itu semakin menjadi-jadi. "Ingat, mahasiswa itu yang menyampaikan aspirasi rakyatnya untuk suatu keadaan lebih baik. Tidak sama dengan koruptor yang mempersulit keadaan dan semakin memiskinkan rakyat," tegas Hasanuddin lagi.Sebaiknya segera dilepas tanpa syarat! Sementara itu, dari Surabaya ANTARA melaporkan, tokoh reformasi Prof Dr Amien Rais minta aparat kepolisian melepas mahasiswa yang ditahan akibat aksi unjuk rasa yang memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Demo mahasiswa merupakan representasi masyarakat bawah, karena itu mereka yang sudah ditahan segera dilepas saja supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan resistensi yang makin mengeras dari masyarakat," ujarnya di sela-sela Rakernas PAN di Surabaya, Kamis kemarin. Dia mengatakan, selama mahasiswa tidak melempar toko, tak melakukan perusakan atau membakar gedung dan melanggar HAM, harus diberi kebebasan seluas mungkin.Pemerintah gunakan politik menakut-nakuti!"Kalau kita sudah menangkap dengan menggunakan politik ketakutan, cepat atau lambat demokrasi kita akan seperti dulu lagi," katanya. Dia juga mengatakan, adanya tudingan kalau mahasiswa ditunggangi pihak ketiga, sama sekali tidak benar, karena mereka sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. "Kalau ada satu atau dua tokoh yang terlibat, tidak akan pernah menumpulkan demokrasi yang demikian luas. Karena uang itu terbatas, bohong-bohongan juga terbatas," ujarnya.Moratorium kenaikan harga BBM, apalagi harga minyak dunia turun!Amien Rais menambahkan, kalau ada unjuk rasa, berarti kenaikan harga BBM sebetulnya harus dikaji ulang. "Tidak ada kiamat kalau ada moratorium kenaikan BBM, atau agar ditinjau ulang. Itu lebih baik, supaya masyarakat tahu kalau pendapat masyarakat dihargai. Cuma saya tidak membaca pemerintah akan surut dari keputusan itu," katanya. Padahal, Pemerintah yang bijak, menurutnya, harus mengakui, kenaikan harga BBM lebih menyakitkan rakyat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
