Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Taufiq Kiemas menilai rencana pemerintah memberikan bantuan khusus mahasiswa (BKM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak menjawab persoalan mahasiswa."BKM itu sifatnya hanya untuk sementara saja," kata Taufiq kepada pers di sela-sela rapat pengurus PDIP se-DKI dan Panitia Pelaksana "Gebyar Pancasila 1 Juni" di Jakarta, Rabu.Menurut Taufiq Kiemas, selain tidak mendidik program tersebut juga tidak menjawab sepenuhnya persoalan yang dihadapi para mahasiswa tersebut."Yang penting bagi mahasiswa itu mereka bisa bayar sekolah (kuliah-red) dan biaya transportasinya juga murah," ujarnya.Pemerintah berencana memberikan BKM kepada sekitar 400 ribu mahasiswa, baik PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, senilai Rp500 ribu/semester sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ditanya apakah mahasiswa perlu menolak atau menerima tawaran pemerintah itu, secara diplomatis Taufiq mengatakan, "Masa mahasiswa harus diajari lagi". Pada bagian lain suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu menuturkan bahwa pada zaman penjajahan dulu, Belanda tidak pernah memberi uang cuma-cuma kepada rakyat Indonesia. Kolonial Belanda selalu mengupayakan pekerjaan kepada rakyat Indonesia sebelum mereka memberinya imbalan. "Saat itu Belanda juga punya kemampuan untuk memberi uang kepada rakyat Indonesia. Tapi itu tidak pernah dilakukannya," katanya. Taufiq mengatakan, dengan dana sebesar Rp14 triliun hasil penghematan BBM, pemerintah seharusnya menciptakan program yang padat karya sehingga mampu menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
