Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan menambah impor tabung elpiji ukuran 3 kg sejumlah 6 juta unit dan menunjuk empat BUMN untuk memproduksi 11 juta lainnya, sebagai upaya mempercepat program konversi penggunaan minyak tanah ke gas.Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka, Ansari Bukhari, kebutuhan kompor gas, regulator, dan selang untuk program itu mencapai 20 juta unit, sedangkan tabung mencapai 40 unit, sementara industri dalam negeri yang ada hanya mampu memenuhi 24 juta saja.Usai rapat konversi elpiji di Istana Wapres, Rabu, yang dipimpin langsung oleh Jusuf Kalla dan dihadiri Menperin Fahmi Idris, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Dirut Pertamina Ari Soemarno, Ansari mengatakan untuk kebutuhan kompor, regulator, dan selang diadakan oleh industri dalam negeri.Hanya tabung gas yang tidak mungkin diadakan di dalam negeri seluruhnya karena jumlahnya yang mencapai 40 juta unit, sehingga ditunjuk 4 BUMN untuk memproduksi yang 11 juta unit, sementara 6 sisanya diimpor. "Jadi masih ada 16 juta lagi yang harus dipenuhi. Untuk itu tadi diputuskan 6 juta impor dan 11 juta akan dikerjakan empat BUMN," kata Ansari. Keempat BUMN yang ditunjuk membuat tabung tersebut adalah PT Adhikarya, PT Wika, PT Bharata dan PT Bandung Batam Incorporated. Mengenai impor, pemerintah menyerahkannya kepada PT Pertamina sehingga target pengadaan 40 juta unit tabung gas hingga Desember tahun ini terpenuhi. "Terserah Pertamina mau impor dari mana, mungkin Cina mungkin Thailand," katanya Ansari menjelaskan, alasan impor ini karena minimnya kapasitas industri dalam negeri bukan karena kelangkaan bahan baku. Pemerintah memang tengah serius mempercepat program konversi Elpiji dengan menargetkan pengadaan 8 juta tabung dan 5 juta kompor pada akhir Juni ini.(*)(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
