PGN sudah temui Bappenas bahas rancangan sistem pipa gas ibu kota baru

Untuk pengembangan masterplan ibu kota baru, kita juga sudah diajak bicara oleh Bappenas untuk ikut merancang kira-kira nanti sistem pipanisasi distribusi gas di ibu kota baru seperti apa

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN mengakui sudah bertemu dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk ikut merancang sistem jaringan pipa atau pipanisasi gas di ibu kota baru.

"Untuk pengembangan masterplan ibu kota baru, kita juga sudah diajak bicara oleh Bappenas untuk ikut merancang kira-kira nanti sistem pipanisasi distribusi gas di ibu kota baru seperti apa," ujar Direktur Komersial PGN Dilo Seno Widagdo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Selain itu Dilo juga menambahkan bahwa saat ini rancangan sistem pipanisasi itu masih berupa konseptual desain dan baru pada 2020 PGN bisa mendetailkan desain dasarnya.

Menurut data dari Bappenas, Pemerintah menginginkan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan sebagai ibu kota yang ramah lingkungan atau green serta smart, beautiful dan sustainable.

Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan potensi kebutuhan gas terkait rencana pemindahan ibukota di Kalimantan sekaligus menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan "green energy" atau energi ramah lingkungan, mencukupi.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa enjelaskan bahwa dari sisi alokasi gas BPH Migas maka diperkirakan kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan ibukota di Kalimantan sekitar 1.532,52 MMSCFD.

Perkiraan kebutuhan itu terdiri dari perkiraan kebutuhan untuk pembangkit listrik sekitar 528,6 MMSCFD, kemudian potensi untuk kebutuhan ibukota dengan asumsi 1,5 juta penduduk sekitar 34,7 MMSCFD, lalu potensi pemindahan 34 kantor kementerian membutuhkan sekitar 17,02 MMSCFD.

Sedangkan potensi kebutuhan gas untuk kawasan industri yang dibangun sepanjang Kalimantan yakni di Maloy Batuta (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), Landak dan Ketapang (Kalimantan Barat) serta di Batulicin dan Jorong (Kalimantan Selatan) mencapai sekitar 851,2 MMSCFD.

Dia juga menambahkan kebutuhan gas bumi di Kalimantan pada 2018-2027 berdasarkan neraca gas sebesar 622,51 MMSCFD.

BPH Migas berharap bahwa Kalimantan bukan hanya menjadi ibukota baru bagi Indonesia, namun juga bisa menjadi percontohan bagi kawasan "green energy" secara nasional.