Nairobi/Conakry, (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Guinea, negara Afrika barat, Jenderal Mamadou Bailo Diallo, dipecat, Selasa setelah tentara pemberontak menembak dan mencederai perwira yang bertugas menangani keuangan militer. Presiden Lamsana Conte mengumumkan pemecatan itu di televisi pemerintah, kata media elektronik Inggris BBC. Tentara di ibukota Conakry melakukan protes sejak Senin menyangkut masalah gaji. Mereka menuduh negara berhutang 12 tahun gaji yang belum dilunaskan. BBC melaporkan tentara menahan Jenderal Manadou Sampil, Senin ketika ia akan berunding dengan mereka di pangkalan Alfa Yaya Diallo di ibukota Conakry. Situs lokal Morizon Guinee melaporkan Diallo ditembak dan ia mengalami luka parah di luar pangkalan itu Selasa. Meski keadaan sekitar penembakan itu tetap tidak jelas. Tentara di Alfa Yaya Diallo dan pangkalan-pangkalan lain menembakkan senjata-senjata mereka ke udara untuk menunjukkan perasaan tidak senangnya. Tentara-tentara itu, yang mengatakan mereka belum dibayar sejak tahun 1996, juga melakukan protes di jalan-jalan distrik terdekat Yimbaya. Pada Selasa, mereka kabarnya menjarah toko-toko di Conakry. Conte memanggil perdana menteri barunya Tidiane Souare dan para pejabat pemerintah lainnya untuk melakukan pembicaraan menyangkut krisis itu. Setelah perundingan itu sebuah pengumuman pemerintah di televisi menyerukan kepada masyarakat agar tenang dan menawarkan pembebasan tentara-tentara yang ditahan setelah protes-protes tahun lalu, kata BBC. Tentara juga dilaporkan tidak merasa senang atas pemecatan pekan lalu orang yang digantikan Souare, Lansana Kouyate yang diangkat tahun 2007 dalam satu tindakan yang bertujuan mengakhiri kerusuhan yang meluas dan pemogokan umum menentang kekuasaan Conte. Pihak tentara merasa mereka tidak dapat menyampaikan keluhan mereka kepada Souare, yang adalah sekutu dekat Conte. Conte menguasai Guinea dalam kudeta tidak berdarah tahun 1984 dan sejak itu memerintah negara dengan kekuasaan mutlak. Ia menang dalam tiga periode pemilihan presiden sejak pemerintah sipil dipulihkan tahun 1993, walaupun ia membutuhkan referendum untuk mengubah konstitusi untuk mencabut pembatasan masa jabatan dua kali untuk presiden, demikian diwartakan Reuters. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
