Said Aqil harapkan Presiden berikan 10 capim KPK berintegritas ke DPR

Harus yang benar-benar 10 orang yang bisa dipercaya mengemban amanat sangat mulia ini. Jangan sampai Pak Presiden salah pilih, jangan biarkan dampak negatif pada beliau sendiri, ucap Said Aqil

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) 2019-2023 yang berintegritas ke DPR RI.

"Kami berharap dari Bapak Presiden agar memberikan, menghadiahkan 10 kandidat calon pimpinan KPK kepada DPR RI yang baik yang berkualitas, yang tak punya latar belakang diragukan. Yang betul-betul berkualitas, amanah, jujur dan tanpa ada beban, tak punya latar belakang membebani mereka," ucap Said Aqil.

Hal tersebut dikatakannya saat acara "Solidaritas Selamatkan KPK" di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

"Harus yang benar-benar 10 orang yang bisa dipercaya mengemban amanat sangat mulia ini. Jangan sampai Pak Presiden salah pilih, jangan biarkan dampak negatif pada beliau sendiri," ucap Said Aqil.

Ia juga mengharapkan tekad dari Presiden untuk terus membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Kita harapkan teruskan tekad bapak memberantas korupsi. Kami rakyat Indonesia, NU di belakang semuanya mendukung Pak Jokowi membangun pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi," kata dia.

Selain itu, ia juga mengharapkan ke depannya KPK juga tidak hanya menangkap pelaku yang "receh", namun juga yang kelas "kakap".

"Saya berharap ke depannya kepada KPK agar yang ditangkap yang besar-besar jangan hanya yang 'receh'. Yang 'kakap', yang 'gajah', yang membangkrutkan ekonomi bangsa. Bukan berarti mentolerir korupsi bukan, cuma kalau KPK nangkap yang kecil nama dan kredibilitasnya berkurang," ucap Said Aqil.

Dalam acara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK meminta Presiden mencoret calon pimpinan KPK 2019-2023 yang bermasalah.

"Kami meminta Presiden tidak meloloskan atau menerima capim KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," kata Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK Kurnia Ramadhana.

Lebih lanjut, Kurnia juga meminta Presiden mencoret capim KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, mempunyai konflik kepentingan, diduga terlibat pelanggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak buruk di masa lalu.