Rumah di Jalan Adisucipto Solo seberapa mewah dan bagaimana mendapatkannyaJakarta (ANTARA) - Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK mengonfirmasi rumah mewah milik capim Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani.
"Rumah di Jalan Adisucipto Solo seberapa mewah dan bagaimana mendapatkannya?" tanya anggota pansel KPK Diani Sadia Wati di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Kamis.
Diani menanyakannya dalam uji publik seleksi capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim sehingga per hari, pansel KPK melakukan wawancara terhadap 7 orang capim yang dilakukan bergantian selama satu jam.
"Bicara mewah relatif, rumah itu saya dapat dengan kredit, namun perlu diketahui sebelum saya masuk polisi saya menjadi atlit nasional pemegang rekor lari gawan 400 meter, saya atlet sapta lomba dan lari gawang hingga masuk polisi," jawab Sri.
Menurut Sri, ia mendapat banyak bonus sebagai atlet cabang olahraga tersebut.
"Atlet nasional mendapat bonus mulai SMP sampai lulus. Bonus-bonus itu yang saya dapat dan saya tidak hobi untuk menabung dan sekarang pun tabungan saya dengan jabatan-jabatan operasional tidak banyak, silakan dicek di PPATK, bonus saya kumpulkan dan ada jual beli tanah murah, jadi itu harta kekayaan saya dari tabungan sejak jadi atlet sampai polisi, hanya gaji masuk ATM tapi sebelum itu tidak ada tabungan," jelas Sri.
Menurut Sri, saat ini hanya ada tiga perempuan memiliki pangkat jenderal di Polri. Namun, hanya ialah satu-satunya yang pernah menjabat dua kali sebagai Kapolres yaitu Kapolres Sragen dan Karanganyar, Wakapolres Jakarta Selatan serta mencicip jabatan teritorial sebagai Wakapolda Kalimantan Barat. Dua jenderal perempuan lain tidak merasakan jabatan tersebut.
"Karir bagus di polisi kenapa memilih karir ke KPK?" tanya panelis Luhut Pangaribuan.
"Saya ingin jadi capim KPK karena saya akan menumpas korupsi di negara ini karena kalau korupsi tidak dituntaskan maka situasi negara ini gak akan stabil. Saya akan coba apakah bisa saya membuktikan dapat menekan korupsi bisa seminimal mungkin sehingga masyarakat sejahtera," jawab Sri.
"Tapi kan bisa di Polri juga kenapa harus di KPK?" tanya Luhut.
"Memang pertama di Polri, tapi saya tertarik isu-isu baru di KPK sehingga saya akan melaksakan tugas dan bertanggung jawab," ucap Sri.
"Kenapa tidak di saber pungli saja? Kenapa malah pergi ke tempat lain?" tanya Luhut lagi.
"Saber pungli ada di masing-masing Polda," jawab Sri.
"Lalu pencegahan bagaimana?" tanya Luhut.
"Saya akan mencoba melaksankan untuk pencegahan itu edukasi dan kampanye dimasukan dalam strategi pendidikan korupsi
lalu bagaimana menyampaikan LHKPN tersebut," ungkap Sri.
Panelis dalam uji publik tersebut terdiri atas pansel yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek dan Al Araf. Pansel juga mengundang dua panelis tamu yaitu sosiolog hukum Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.
Keduapuluh orang yang lolos seleksi "profile assesment". terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang) dan penasihat menteri (1 orang).
Pansel capim KPK akan menyerahkan 10 orang nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019. Mereka nantinya akan dipilih Komisi III DPR untuk menjadi komisioner KPK 2019-2023.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
