Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, menegaskan bahwa selama ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap para pengusaha pribumi dan non-pribumi."Pemerintah tidak lakukan diskriminasi terhadap pengusaha keturunan Tionghoa dan pribumi," kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Istana Wapres Jakarta, Senin.Meskipun Wapres mengakui adanya suara-suara yang mengkritik masa lalu yang dirasakan lebih banyak memberikan kemudahan kepada para pengusaha keturunan Tionghoa. Namun, selalu saja ada program untuk mendorong para pengusaha pribumi, seperti penyaluran kredit usaha kecil. "Diskriminasi hanya terjadi pada veasibility, kepada yang tidak bekerja keras dan sebagainya," kata Wapres. Menurut Wapres, meski tanpa menyebutkan pengusaha pribumi, pemerintah terus melakukan berbagai program mendorong UMKM. Padahal hampir semua pengusaha UMKM adalah pribumi. "Tak ada negara yang harmoni tanpa kemajuan bersama. Karena itu baik pribumi maun keturnan non pribumi harus maju bersama," kata Kalla. Menurut Wapres jika ada diskriminasi maka akan timbul ketidakadilandan kecemburuan. "Tegur saya kalau lakukan diskriminasi," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
