Musyawarah mufakat adalah suatu metode komunikasi politik yang membuka ruang dialog terbuka tanpa mendominasi terhadap pihak lain. Tema-tema yang telah disepakati, lalu dibicarakan tidak dengan paradigma mayoritas dan minoritas, katanyaJakarta (ANTARA) - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar penerapan nilai luhur Pancasila melalui musyawarah mufakatnya sebaiknya menjadi jalan perdamaian yang lebih baik bagi Korea Selatan dan Korea Utara (Korsel-Korut).
"Dalam forum ini pun saya menawarkan kembali metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat," kata Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidatonya di DMZ International Forum on the Peace Economy di Seoul, Korea Selatan, Kamis, seperti dikutip melalui siaran pers PDI Perjuangan.
Di Forum Internasional DMZ untuk Ekonomi Damai tersebut, Megawati menjadi salah satu pembicara utama. Menurut Megawati, dirinya berharap setelah perdamaian di Semenanjung Korea tercapai, maka dapat segera tercapai pula kesepakatan baru, yang diikuti langkah-langkah konkret kerja sama antara kedua negara.
Baca juga: Megawati tiba di Korsel hadiri DMZ International Forum
"Musyawarah mufakat adalah suatu metode komunikasi politik yang membuka ruang dialog terbuka tanpa mendominasi terhadap pihak lain. Tema-tema yang telah disepakati, lalu dibicarakan tidak dengan paradigma mayoritas dan minoritas," katanya.
Di hadapan ratusan peserta, Megawati menjelaskan, musyawarah mufakat adalah prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, yakni ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia.
Dalam Pancasila, kata dia, terkandung lima prinsip dasar yang menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.
Baca juga: Megawati dan mantan pemimpin dunia berbincang soal pemindahan ibu kota
Menurut Megawati, metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila adalah musyawarah dan mufakat, yakni dialog terbuka tanpa mendominasi. "Metode itu mendorong pencapaian kesepakatan, yang di dalamnya terdapat keputusan politik yakni afirmasi negara kepada rakyat. Kesepakatan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, tetapi bukan berarti tidak mungkin lakukan," ujar Megawati.
Sementara itu, Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak Yeon, dalam pernyataannya melalui rekaman video menyatakan topik pembahasan di DMZ adalah hal menarik, karena Korut dan Korsel sudah mengalami konflik selama lebih dari 70 tahun.
Baca juga: Megawati dukung pemerintah pindahkan ibu kota negara ke Kaltim
"Akhir-akhir ini ada perubahan ke arah lebih baik, meskipun belum sempurna mulai mengarah ke perdamaian," kata Lee Nak Yeon.
Menurut dia, perubahan ke arah lebih baik terlihat pada Zona Demiliterisasi Korea (Korean Demilitarized Zone/DMZ) yang merupakan wilayah terdepan dari konflik kedua negara. "Wilayah itu perlahan sudah menuju zona damai. Berbagai langkah terus dilakukan," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
