Jakarta, 26/5 (ANTARA) - Pemerintah daerah diminta untuk mengubah dan menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan pemerintah pusat guna kepentingan investasi, karena proses desentralisasi di Indonesia tidak lepas dari masalah.Dalam pidatonya di Indonesia Regional Investment Forum (IRIF) 2008 di Jakarta, Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa kepastian hukum jadi elemen vital untuk menarik investor. Di hadapan kalangan investor, Presiden mengakui bahwa proses desentralisasi di Indonesia tidak lepas dari masalah. "Banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan sementara yang sifatnya kontradiksi dengan kebijakan nasional," tuturnya. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah daerah agar mengubah kebijakan daerahnya yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kepastian hukum itu penting untuk para investor, itulah sebabnya pemerintah aktif mensinkronisasi kebijakan lokal dan nasional untuk menjamin peraturan daerah tidak kontradiksi dengan peraturan nasional," katanya. Kepada pemerintah daerah, Presiden juga meminta mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung investasi masyarakat lokal. Kebijakan daerah yang masih menghambat datangnya investasi, menurut Presiden, juga harus ditinjau ulang dan diubah. "Waktu terus bergulir dan membutuhkan perubahan. Tanggung jawab pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan ini," ujarnya. Ia mengajak para kepala dan pejabat daerah guna bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan yang masih menghambat datangnya investor serta memberi masukan tentang kebijakan yang dibutuhkan untuk menarik investasi. Kepada para investor, Presiden juga menyampaikan ketegasan pemerintah soal kebijakan anti korupsi. Meski perubahan tidak dapat terjadi dalam satu malam karena kebiasaan buruk sulit untuk diubah, Presiden mengatakan, saat ini semakin banyak pejabat yang sanggup berkata "tidak" pada korupsi. Dalam pidatonya, Presiden mengklaim sudah banyak pertanda yang menunjukan bahwa Indonesia dapat kembali menjadi "singa ekonomi". Pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski agak melamban pada angka 6,3 persen, menurut Presiden, adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan tertinggi selama masa krisis. Pertumbuhan ekonomi dalam bidang non migas, jelas Presiden, mencapai 6,8 persen per tahun. Sedangkan investasi asing meningkat menjadi 73 persen dan angka kemiskinan pada 2008 berhasil diturunkan menjadi 16,6 persen dari angka 17,8 persen pada 2007. Presiden juga mengatakan PDB Indonesia saat ini mencapai angka tertinggi dengan rasio utang per PDB pada angka terendah sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
