Menurut dia, kalau termasuk gerakan separatisme maka bisa diselesaikan oleh Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI:
"Pimpinan DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan yang ada di DPR yaitu Komisi I DPR untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih konkrit," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR mendorong Komisi I DPR RI melakukan kajian apakah berbagai peristiwa dan gerakan di Papua bisa dikategorikan sebagai gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata.
Bamsoet mengatakan Indonesia memiliki Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI dan bisa dikerahkan dalam menghadapi situasi yang terjadi di Papua apabila gerakan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir telah menjurus pada separatisme.
"Kita punya komando pasukan khusus untuk itu, yang baru saja diresmikan kemarin dan bisa kita segera operasikan," ujarnya.
Dia mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR bersama pimpinan lain telah menerima beberapa tokoh Papua dan menyampaikan beberapa solusinya.
Bamsoet belum bisa menilai apakah kasus yang terjadi di Papua sebagai bentuk kecolongan pihak intelijen, karena itu menyerahkan kepada pembahasan di Komisi I DPR RI.
"Nanti Komisi I DPR yang akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan keamanan dan pengamanan," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
