Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mendesak pihak terkait termasuk Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap insiden "penyerbuan" Kampus Universitas Nasional (Unas) oleh kepolisian pada Sabtu (24/5)."Kami sangat prihatin dengan tindakan aparat dan kasus ini harus diusut tuntas," kata Ketua Umum IKAPMI Arief Mudatsir Mandan didampingi Sekjen IKAPMII Effendy Choirie di Jakarta, Minggu.Arief Mudatsir mengemukakan, Komnas HAM perlu melakukan investigasi karena penyebuan ini sangat tidak proporsional. Selain itu, institusi di internal kepolisian juga perlu melakukan pengusutan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya kesalahan prosedur atau tindakan yang melebihi batas proporsionalitas.Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam KMPI bertemu di Jakarta, untuk menyikapi kenaikan harga BBM dan "penyerbuan" polisi ke Kampus Unas. Mereka antara lain Yuddy Chrisnandy (Golkar), Ruth Nena Kedang (PDS), Marauarar Sirait (PDIP), Abdullah Azwar Anas, Ana Muawanah dan Ario Wijonarko (PKB) serta Syahrin Hamid (PAN). Menyatakan pendapat dijamin UUD 1945KMPI mengritik cara-cara represif yang dilakukan aparat keamanan dalam menghadapi berbagai menentang kenaikan harga BBM. KMPI meminta aparat segera melepaskan mahasiswa Unas yang masih ditahan karena bagaimanapun juga hak untuk menyatakan pendapat di muka umum adalah salah satu hak dasar warga negara yang dijamin UUD 1945. KMPI mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan adalah mandat dan amanah yang harus dikelola secara rasional sesuai dengan aspirasi pemberi mandat. Berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat menolak kenaikan harga BBM. "Artinya, masyarakat menginginkan agar demokrasi untuk kesejahteraan bukan untuk negara, apalagi sekadar memenuhi kemauan pasar," kata Ario Wijonarko.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
