Empat legislator dari wartawan dapat peran penting di DPRD Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Sedikitnya empat legislator yang memiliki latar belakang sebagai wartawan mendapat peran penting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2019 s.d. 2024.

"Kami sudah melakukan rapat dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Surabaya agar mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik untuk segera mengirimkan nama anggota fraksi," kata Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono yang juga mantan wartawan Tempo di Surabaya, Selasa.

Diketahui empat legislator yang memiliki latar belakang sebagai wartawan, yakni Adi Sutarwijono (mantan wartawan Harian Surya dan Tempo), M. Machmud (mantan wartawan Harian Memorandum), Imam Syafii (Direktur JTV), dan Arif Fathoni (wartawan Harian Surabaya Pagi).

Adi Sutarwijono saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Surabaya, M. Machmud sebagai salah satu pengurus DPC Partai Demokrat Surabaya, Imam Syafii sebagai pengurus DPD Partai NasDem Surabaya, dan Arif Fathoni sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya.

Di antara empat legislator tersebut, yang baru menjadi anggota DPRD Kota Surabaya adalah Imam Syafii dan Arif Fathoni. Adi Sutarwijono dan M. Machmud menjabat sebagai anggota dewan untuk 3 periode ini.

Arif Fathoni mendapatkan posisi strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Untuk posisi Ketua DPRD Kota Surabaya yang merupakan jatah dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2019. Informasi yang diperoleh ANTARA, ada dua anggota dewan dari PDI Perjuangan yang diajukan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan untuk menempati posisi Ketua DPRD Kota Surabaya, yakni Adi Sutarwijono dan Baktiono selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyampaikan setelah pengesahan komposisi fraksi. Agenda berikutnya pembahasan tata tertib DPRD dan alat kelengkapan dewan.

"Untuk membahas alat kelengkapan dewan, tergantung pada pimpinan definitif DPRD. Penentuan pimpinan definitif bergantung pada partai masing-masing," katanya.

Menurut dia, berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019, partainya tidak dapat jatah pimpinan dewan. Meski sama-sama mendapatkan lima kursi, perolehan suara Golkar masih kalah dengan PKB, Gerindra, dan PKS.

"Untuk itu, seyogianya Golkar diberi kesempatan sama untuk mendapatkan satu komisi dan dua unsur pimpinan komisi," kata pria yang juga advokat ini.

Untuk menentukan komposisi alat kelengkapan dewan, menurut dia,membutuhkan pembicaraan antarketua partai. Hingga saat ini, partainya telah menjalin komunikasi dengan partai lainnya.

"Kami sudah bangun komunikasi satu sama lain. Sudah ada beberapa kesepahaman, tinggal aplikasi di lapangan," katanya.

Setelah komunikasi antarpimpinan partai, pembicaraan dilanjutkan antarketua fraksi untuk merealisasikan komitmen ketua partai.

"Yang penting kelegawaan berdasarkan sistem proporsional. Jadi, tidak boleh dalam komunikasi politik menang sendiri. Apalagi, dalam DPRD berlaku kolektif kolegial," ujarnya.

Dalam penentuan komposisi alat kelengkapan DPRD, kata Arif Fatoni, sepanjang kalangan dewan berpikir proporsional, kemudian pembentukannya tidak molor. Ia optimistis hasilnya disepakati bersama.

"Kalau pembentukannya tidak molor, saya yakin semuanya akan happy ending," ujarnya

Mengenai pembahasan tata tertib, fungsionaris DPD Partai Golkar Surabaya ini memperkirakan tak ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya karena landasan hukumnya tidak berubah, kecuali ada perubahan dari PP, baru tatibnya menyesuaikan.

Sementara itu, Imam Syafi'i menilai beberapa tahun belakangan ini ada yang kurang optimal antara peran legislatif dan eksekutif di Surabaya.

"Kami ingin jadi mitra kritis. Dewan punya peran penting. Sesuai dengan tagline 100 Tahun Indonesia SDM maju dan unggul," katanya.

Walaupun pendatang baru, Imam melihat ada beberapa anggota dewan lama yang kurang terlihat perannya selama ini, baik di tengah masyarakat maupun media.

Untuk itu, dia berharap anggota dewan yang baru punya peran lebih di tengah masyarakat.

"Pertama saya kembali niatkan sejak awal. Pertama saya niat jadi anggota dewan karena niat ingin maslahat. Kalau di media, pekerjaan sebagai jurnalis 'kan bermanfaat untuk publik," kata pria yang segera mengundurkan diri dari jabatan Direktur JTV ini.

Ditanya soal sosok ketua DPRD yang ideal, Imam menyatakan itu hak sepenuhnya dari partai pemenang. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan.

"Saya pikir yang dipilih adalah kader terbaiknya," kata Imam.