Ridwan Kamil temui Presiden Jokowi bahas desain ibu kota

Dia berharap rancangan tata letak ibu kota baru tidak mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Presiden Joko Widodo, salah satunya membahas desain dan asumsi lahan untuk ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur, yang berfokus pada sisi humanistik.

"Mungkin harus dikaji ulang agar matang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi. Karena di masa depan itu kota yang futuristik itu kota yang jalan kaki," kata Ridwan ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Menurut Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sisi humanistik dari pembangunan ibu kota perlu diperhatikan.

Dia berharap rancangan tata letak ibu kota baru tidak mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi.

"Mau ke kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Antar kantor bisa jalan kaki. Kalau kepepet baru naik public transport, dan terakhir baru naik mobil," ujar Ridwan yang juga berprofesi sebagai arsitek dan dosen tidak tetap di ITB itu.

Sedangkan terkait lahan, asumsi kebutuhan 180 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut dia, terlalu luas.

"Maksimal 30 ribuan hektare. Itu lebih dari cukup," kata Ridwan yang mengambil contoh ibu kota Amerika Serikat, Washington DC.

Dia menjelaskan, Washington DC sudah teruji.

Dia berharap ibu kota baru merancang kebutuhan humanistik, tidak hanya perkantoran.
Baca juga: Ridwan Kamil nilai desain ibu kota baru Indonesia kurang tepat

"Orang bisa jalan kaki, malam hari ramai, jam 17.00 kantor berhenti, kotanya masih hidup. Nah ini jangan kejadian dengan ibu kota-ibu kota baru yang lain malam hari sepi, karena tidak ada tempat retail, orang rumahnya jauh-jauh," ujar Ridwan.

Sebelumnya pada Senin (26/8/2019), Presiden telah mengumumkan kawasan untuk ibu kota baru pemerintahan yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Lahan seluas 180 ribu hektare disiapkan pemerintah untuk digunakan sebagai daerah ibu kota baru dengan pertimbangan jangka panjang.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, kawasan pembangunan tahap pertama akan memanfaatkan lahan seluas 3.000 hektare.