Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Umar Juoro menyatakan bahwa langkah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang harus diambil dan tidak dapat dihindari pemerintah. "Kebijakan (menaikan harga BBM) ini tidak dapat dihindari, karena subsidi yang terlalu besar akibat harga minyak dunia tinggi," katanya di Jakarta, Sabtu. Pemerintah pada Jumat (23/5) malam mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi rata-rata sebesar 28,7 persen yang berlaku mulai Sabtu (24/5) pukul 00.00 WIB. Harga premium mengalami kenaikan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter, solar Rp4.300 jadi Rp5.500, dan minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500 per liter. Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto. Ia mengatakan, dari sudut pandang kepentingan pemerintah terhadap anggaran, maka kenaikan harga BBM memang tidak bisa terhindarkan. Namun dari sudut pandang keadilan, kenaikan tersebut tidak adil karena belum siapnya program kompensasi. Menurut Umar, pemerintah harus mengefektifkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program bagi golongan keluarga miskin lainnya. "Pemberian BLT sebaiknya bersyarat yang dikaitkan dengan kegiatan produktif," katanya. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008