Oleh Zaenal Abidin Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akhirnya memberlakukan secara resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai pukul 00:00 WIB, Sabtu (24/5) dengan ketetapan harga premium dari Rp4.500 naik menjadi Rp6.000 per liter, solar dari Rp4.300 naik menjadi Rp5.500 per liter, dan minyak tanah dari Rp2.000 naik menjadi Rp2.500 per liter. "Kenaikan rata-ratanya 28,7 persen. Semua kenaikan itu sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," kata Menteri Energi, SUmber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, saat mengumumkan di Graha Sawala Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/5) malam. Kenaikan itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2008, tertanggal 23 Mei 2008. "Dengan mempertimbangkan peningkatan harga minyak dunia menyebabkan subsidi menjadi sangat besar sehingga memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu perlu disesuaikan harga jual untuk jenis BBM tertentu bagi konsumen tertentu," katanya. Ia mengemukakan hal itu didampingi Menteri Keuangan, Menko Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, Kepala BPS, Dirut Pertamina, Dirut PT Pos Indonesia. Waktu kenaikan harga BBM itu sudah lama ditunggu kepastiannya oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha, karena mereka ingin memperhitungkan dalam produksi usahanya. Ketua Komite Tetap Bidang Moneter dan Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM yang ragu-ragu sebelum ini menyebabkan biaya yang cukup besar yang harus ditanggung pemerintah, rakyat dan dunia usaha. Biaya sosial ekonomi itu tampak dari munculnya banyak penimbunan BBM dan barang pokok, antrian panjang di Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU), maraknya demonstrasi, serta penanganan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang kurang terkoordinasi. "Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau pemerintah menganggap perlu ada kenaikan kembali, umumkan secara tegas," ujar Bambang. Ia menilai, rencana kenaikan harga BBM yang diwacanakan jauh hari telah menyebabkan bertambah panjangnya persoalan yang dihadapi dunia usaha. Bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keputusan menaikkan harga BBM kali ini, seperti dikatakan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, sebagai upaya mengorbankan popularitasnya dan mengambil risiko politik untuk demi menyelamatkan negara. Andi Mallarangeng di Kantor Kepresidenan Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima perwakilan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengatakan bahwa Presiden sama sekali tidak mengkhawatirkan keputusan pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada Pemilihan Umum 2009. "Rakyat bisa melihat, mana pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi," katanya.Antrean dan demo Pengumuman resmi kenaikan BBM dari para menteri yang dilakukan sekitar pukul 21.30 WIB itu tak pelak lagi mengakibatkan adanya antrean kendaraan bermotor, baik angkutan umum maupun pribadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Jumat malam hingga menjelang Sabtu (24/5) pukul 00.00 WIB. Antrean cukup panjang terlihat di SPBU di antaranya di Jalan Gunung Sahari, Jalan Kramat Raya, Jalan Jatinegara Timur, Jalan Otista, dan Jalan S Parman. Hampir bersamaan dengan antrean kendaraan di SPBU, setidaknya terjadi dua demonstrasi anti kenaikan BBM di Jakarta, seperti di depan Kampus YAI Salemba dan kampus Universitas Nasional Pejaten, Pasar Minggu. Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat melakukan aksi bakar ban depan Kampus YAI. Demo mahasiswa tersebut sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Salemba saat itu masih cukup padat. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, mengatakan bahwa pemerintah dalam posisi tidak bisa melarang aksi demo itu. Namun, ia mengimbau, aksi demo terkait kenaikan BBM dan upaya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan secara damai dan tidak anarkis. "Pemerintah tidak bisa melarang aksi demo, karena itu adalah hak pekerja. Hanya saja kami mengimbau agar aksi demo itu dilakukan secara damai dan tidak anarkis," kata Erman. Keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam rilisnya menyatakan akan melancarkan demo nasional pada Senin (26/5) untuk menentang kenaikan harga BBM.Seiring dengan kenaikan harga BBM, Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasinya, melalui PT Pos Indonesia mulai Sabtu 24 Mei 2008 sejak pukul 09.00 WIB. Jumlah penerima BLT sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM). "Kita dari PT Pos menjanjikan akan melayani antrean seluruh rumah tangga miskin (RTM) penerima BLT (bantuan Langsung Tunai) hingga selesai, meskipun hari Sabtu seharusnya pelayanan hanya diberikan separuh hari," kata Dirut PT Pos Hanna Suryana. Sementara itu, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Arief Supriyono, mengatakan bahwa seluruh kantor pos di 10 kota besar sudah siap untuk melayani rakyat miskin yang akan mengambil haknya berupa dana BLT. Dia menginformasikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta beberapa menteri akan melihat langsung pembayaran dana BLT di beberapa kantor pos di Jakarta. "RI 1 dan dan RI 2 akan melihat langsung, tetapi saya tidak tahu dimana beliau akan melihat," kata Arief. Dia mengemukakan bahwa Menko Kesra Aburizal Bakrie direncanakan akan melihat pembayaran dana BLT di Kantor Pos Besar Jakarta di Lapangan Banteng, sedang Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akan berada di Kantor Pos Jalan Pemuda Jakarta Timur. Sementara itu, Mendagri Mardiyanto direncanakan akan melihat pembayaran dana BLT di Kantor Pos Gang Tengah, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Timur, sedangkan Kepala Bappenas Paskah Suzetta akan melihat di Kantor Pos Batu Ampar di Jalan Raya Condet, Jakarta Selatan. Secara terpisah, Menkominfo Muhammad Nuh akan melihat pembayaran dana BLT di Kantor Pos Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, sedangkan Menteri Energi dan ESDM akan melihat di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Namun demikian, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengharapkan, warga masyarakat tidak perlu serempak mengambil dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari pertama Sabtu (24/5) ini, karena pemerintah menjamin ketersediaan dana di kantor pos hingga 31 Desember 2008. "Masyarakat tidak perlu antri berbondong-bondong di hari pertama pengambilan BLT. Pemerintah menjamin dana akan tetap ada di kantor pos sampai 31 Desember 2008," kata Bachtiar. Sementara itu, Menhub Djusman Syafii Djamal meminta, pengelola angkutan Antar-Kota Antar-Propinsi (AKAP) tidak menaikkan tarif penumpang sebelum pemerintah mengumumkan penyesuaian batas atas dan batas bawah dengan toleransi kenaikan 15 persen dari biaya pokok per penumpang. "Kalau ada yang melanggar dengan menaikkan tarif sebelum ada penyesuaian akan kita tegur," katanya. Menhub pun menambahkan, toleransi kenaikan harga 15 persen dari biaya pokok yang ditetapkan diperkirakan sudah cukup bagi pengelola bus AKAP untuk menghadapi situasi akibat kenaikan BBM. (*)

Oleh
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008