Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah kemungkinan akan melakukan pinjaman bersumber dari perbankan dalam negeri pada tahun ini, jika memang diperlukan untuk melakukan pembiayaan kegiatannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu), Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya merencanakan baru akan melakukan pinjaman kepada perbankan dalam negeri pada 2009."Rencananya tahun depan, tapi kita lihat kalau ada keperluan mendesak bisa dipercepat. Tapi, sementara ini belum. Kalau keadaan biasa-biasa saja, tetap tahun depan," katanya. Menurut Rahmat, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pinjaman dalam negeri sudah selesai dan saat ini dalam tahap harmonisasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah berencana menarik pinjaman dari perbankan dalam negeri untuk membiayai pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Namun pelaksanaannya masih akan menunggu penyusunan PP-nya selesai. Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa "yield" atau imbal hasil surat utang negara (SUN) telah melambung sekitar 250 basis poin sejak Januari 2008 hingga saat ini. Hingga Mei 2008, pemerintah baru menyerap SUN sebesar Rp 57,8 triliun dari pasar padahal target netto penerbitan SUN dalam APBNP 2008 mencapai Rp117 triliun. "Biasanya dalam periode yang sama jumlah SUN yang diterbitkan sudah lebih dari itu, karena itu pemerintah mau masuk ke international bond pada minggu ini," kata Menkeu. Sementara Rahmat menjelaskan, penerbitan obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat itu dilakukan untuk menghindari efek "crowding out" atau persaingan antar obligasi di pasar dalam negeri. "Pemerintah menerbitkan global bond untuk beberapa tujuan, antara lain menghindari crowding out di pasar obligasi domestik, mengingat jumlah yang akan diterbitkan relatif besar," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
