Menristekdikti : Pemerataan dokter dengan pemerataan akreditasi

kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C

Denpasar (ANTARA) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pemerataan distribusi dokter dapat diselesaikan dengan pemerataan akreditasi program studi kedokteran.

"Lulusan dokter yang ada di satu sisi ada yang mengatakan sudah banyak. Namun di sisi lain distribusinya kurang baik," ujar Nasir di Denpasar, Bali, Selasa.

Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya dokter di daerah.

Menurut dia, permasalahan itu dapat diselesaikan dengan pemerataan akreditasi A dan B bagi program studi pendidikan kedokteran di seluruh Tanah Air.

Menristekdikti juga mengungkapkan saat dirinya datang ke wilayah tertentu, misalnya Maluku, Papua, Papua Barat, atau NTT, ada satu puskesmas yang dokternya tidak bertempat di situ. Sementara ada satu kota yang jumlah dokternya sangat banyak.

"Bahkan dokter itu, tidak mau pindah supaya terdistribusi dengan baik," ungkap Menteri Nasir.

Setelah dilakukan pemerataan kualitas dan akreditasi program studi ilmu kedokteran, maka akan dilakukan pembinaan.

Dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPT-Kes) , kata dia, akreditasi program studi kedokteran semakin membaik..

"Alhamdulillah dari dulu yang akreditasinya C, itu meningkat menjadi baik. Kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C plus perguruan tinggi baru," ungkap dia.

Menristekdikti juga menjelaskan ada laporan yang disampaikan kepadanya tentang ada pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa profesi dokter saat melakukan co-asisten di luar rumah sakit pendidikan.

"Mereka yang sedang co-as di rumah sakit pendidikan, mungkin tidak ada biaya tapi begitu masuk ke rumah sakit daerah, dikenakan biaya saya tidak tahu persis. Ini akan membebani anak-anak kita, di satu sisi rumah sakit tersebut mendapatkan sumber daya manusia dari fakultas kedokteran tersebut," terang dia.

Menristekdikti berharap kepala daerah yang mengatur rumah sakit daerah dapat menghilangkan biaya tidak resmi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar, mengatakan perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Melalui kolaborasi antarkementerian ini kita bisa tingkatkan kualitas pendidikan kedokteran di era revolusi industri keempat," harap Ismunandar.