Cilacap, (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Cilacap secara resmi telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penolakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di wilayahnya. "Kita sama sekali tidak setuju terhadap program BLT yang digulirkan Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak," kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Fran Lukman, Jumat. Menurut dia, program tersebut tidak mendidik masyarakat untuk mandiri, bahkan dapat memicu kerawanan sosial karena tidak jelasnya penetapan kriteria miskin. Ia mengatakan, kemungkinan munculnya kerawanan tersebut karena data acuan yang digunakan masih menggunakan data BLT 2005 yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat miskin yang ada saat ini. "Selain menimbulkan konflik, BLT justru akan semakin menambah banyak penduduk miskin," katanya. Meski menolak, katanya, DPRD tidak memiliki wewenang untuk menghentikan atau melanjutkan program tersebut. Namun, lanjutnya, DPRD sangat kecewa dan tidak setuju terhadap kebijakan yang tidak mendidik tersebut sehingga secara kelembagaan telah mengirimkan surat penolakan kepada Presiden. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008