Klaten (ANTARA News) - Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten diminta untuk memihak terhadap keluarga miskin (Gakin) yang tak mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga BBM, guna membantu mereka secara menyeluruh.Pemda Klaten diminta segera mencari jalan keluar, untuk memihak Gakin yang tidak mendapatkan BLT, karena perbedaan jumlah Gakin tahun 2005 dan tahun ini selisihnya cukup banyak, kata Ketua DPRD Klaten, Harri Pramono, di Klaten, Kamis."Pemda segera mungkin cari solusi yang pas untuk mengantisipasi timbulnya kecemburuan masyarakat tak dapat BLT yang seharusnya memihak agar semua terayomi," katanya.Pemda bisa menggunakan dana dari pos tak terduga yang penting tidak terjadi masalah karena mereka bisa mengayomi."Jadi total BLT sesuai data acuan 2005 yang dibagikan di Klaten hanya untuk 119.957 KK," katanya.Carikan dananya dari anggaran!Sementara dari data baru jumlah Gakin yang tak dapat BLT di Klaten sekitar 15.000 kepala keluarga (KK). Namun, jika dibantu dengan APBD senilai Rp100.000 per bulan per KK dan diperkirakan alokasi anggaran di APBD bakal membengkak. Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widada, menjelaskan, seandainya diberikan tiga bulan BLT, itu sudah mencapai Rp4,5 miliar. Padahal, dana tak terduga APBD 2008 Klaten hanya sekitar Rp3 miliar. "Saya kira dana tak terduga tidak akan mampu membantu Gakin sebanyak itu," katanya. Kendati demikian, pihaknya mengharapkan Pemda bisa merangkul para pihak terkait yang bisa diajak kerja sama ikut membahas menyelesaikan masalah tersebut. "Tapi, kalau memang betul BLT akan dikucurkan," katanya. Kabag Sosial Setda Pemda Klaten, Rantiman mengaku, Pemda tak bisa berbuat banyak dengan sistem anggaran saat ini. Menurut dia, Pemda akan melakukan pemihakan secara anggaran, agar Gakin tak dapat BLT juga mendapat kompensasi serupa dan bakal dibutuhkan dana yang cukup besar dalam APBD Klaten. Pemda sebelumnya telah memikirkan soal antisipasi kecemburuan antara Gakin penerima BLT dan Gakin tak dapat BLT. Pihaknya sempat berpesan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) setempat kalau bisa ada dana pemihakan dari Pemprov, semacam dana pendampingan begitu. "Jika tersebut direspon Pemprov, kami bisa berbagi beban anggaran," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
