Pandeglang (ANTARA News) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM), "mengepung" gedung DPRD Pandeglang dengan melempari tomat dan telur busuk.Dalam aksi itu menuntut anggota Dewan agar uang suap sebesar Rp30 juta atas pencairan pinjaman Bank Jabar senilai Rp200 miliar tahun 2006 lalu dikembalikan kepada negara."Jangan sampai anggota Dewan itu berkhianat kepada rakyatnya sendiri. Karena itu, kami minta uang suap itu dikembalikan ke negara," kata Ketua Kordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM), Zainal, Kamis sore.Bagi-bagi uang hasil korupsiAnggota Dewan, kata mereka, semestinya bercermin diri karena dipilih oleh rakyat dan sepantasnya membela kepentingan rakyat bukan memperkaya diri dengan cara bagi-bagi uang hasil korupsi.Terungkapnya kasus suap itu, ujar mereka, setelah adanya pernyataan kesediaan pengembalian uang sebesar Rp30 juta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). "Itu jelas-jelas adanya indikasi anggota dewan menikmati uang suap pinjaman Bank Jabar senilai Rp200 miliar," katanya. Oleh karena itu, mereka mendesak anggota DPRD setempat agar segera mengembalikan uang itu untuk negara.Sementara itu, Kelompok Pro Demokrasi dan Gerakan Anti Korupsi, Pandeglang mengakui pinjaman daerah diperbolehkan hukum dengan persyaratan diatur Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pinjaman daerah yang dilakukan Pemkab Pandeglang senilai Rp200 miliar tanpa melalui mekanisme yang benar. "Pinjaman uang itu sama sekali tidak dibenarkan, karena tak melalui sidang Paripurna dulu. Untuk itu, kami akan menginap di sini jika anggota dewan tidak mengembalikan uang suap tersebut," kata Tedi dari kelompok Pro Demokrasi dan Gerakan Anti Korupsi, Pandeglang. Sementara itu, aksi massa membubarkan diri setelah anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) HM. Yusuf dan Fraksi Partai Demokrat Endang Sofyan, berjanji akan mengembalikan uang tersebut. "Saya minta mahasiswa tenang dan masalah ini akan disampaikan dalam rapat pimpinan nanti," ujar HM Yusuf.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008