Menurut Masinton dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, penentu akhir pimpinan KPK periode 2019 s.d. 2023 adalah di Komisi III DPR RI.
"Sejak awal teman di koalisi sudah nyinyir, padahal pemilihan oleh Pansel KPK hanya tahapan awal, bukan tahapan menentukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Pada tahapan tersebut, lanjut dia, pansel hanya bertugas menyeleksi dan menjaring nama-nama capim KPK yang akan mereka saring.
"Sepuluh nama diserahkan kepada Presiden dan oleh Presiden diserahkan ke DPR. Nantinya, 10 orang itu akan dipilih menjadi lima orang oleh DPR," ucap Masinton.
Baca juga: Pansel KPK diingatkan dari calon pemimpin tak berintegritas
Dalam seleksi itu, kata dia, mulai dari tes administrasi, tes kesehatan, profile assessment, pansel tidak bekerja sendirian, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK mengkritisi kinerja pansel karena dianggap menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari tindakan atau pernyataan pansel hingga calon-calon yang tersisa saat ini.
Menurut Masinton, sebaiknya pansel tak terpengaruh dengan kritik dari Koalisi Kawal Capim KPK tersebut.
"Kritik itu biasa, anggap saja suplemen agar pansel lebih teliti bekerja, jalan terus saja," ujar Masinton.
Baca juga: Alexander Marwata dicecar soal TPPU oleh Pansel KPK
Selain itu, dia mengingatkan kepada Koalisi Kawal Capim KPK bahwa pansel dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Tugas mereka membantu pemerintah dan DPR untuk menyeleksi," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, penentuan terpilihnya lima nama pimpinan KPK nantinya ditentukan dalam fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
