Banyumas (ANTARA News) - Sejumlah ketua RT di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari jabatan mereka, akibat tak mau mendapat pengalaman traumatis serupa dari penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) tahun 2005. "Kami lebih baik mundur daripada dimusuhi sana-sini," kata Sarjono, salah satu ketua RT di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis. Saat pembagian BLT tahun 2005, dia mengaku sempat disidang oleh warganya yang tidak mendapat jatah, sehingga ia pun trauma jika harus terulang pada BLT tahun 2008. Menurut dia, di lingkungan RT yang dihuni 41 kepala keluarga, terdapat 11 KK yang tidak mendapat dana BLT dan hingga sekarang masih memusuhinya. "Mereka (11 KK tersebut) dipastikan tidak akan mendapat BLT lagi, sehingga daripada terus dimusuhi, lebih baik saya mundur. Menurut dia, pengunduran diri juga dilakukan sejumlah ketua RT di desa tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Kasegaran, Syaifudin, mengakui adanya pengunduran diri sejumlah ketua RT di wilayahnya yang disebabkan pengalaman traumatis atas penyaluran BLT tahun 2005. "Memang ada sejumlah ketua RT yang mengundurkan diri lantaran takut adanya reaksi dari warga yang tidak mendapat dana tersebut dan alasan mereka (ketua RT) cukup masuk akal," katanya. Menurut dia, berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah penduduk miskin semakin banyak, sehingga jika menggunakan data penyaluran BLT tahun 2005 sudah tidak valid lagi dan rawan permasalahan. Kondisi demikian juga terjadi di sejumlah kepala desa di Kabupaten Purbalingga yang mengaku takut terjadi kericuhan saat pembagian BLT mendatang. Kades Onje, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Bangun Irianto, mengatakan, di desanya terdapat sebanyak 375 rumah tangga miskin, sedangkan berdasarkan informasi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penerima BLT di desanya turun. "Padahal menurut pengamatan saya justru mengalami kenaikan, sehingga saya khawatir mereka bakal mengamuk jika tidak mendapat BLT," katanya. Sementara Kades Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Budiarto, mengaku kecewa lantaran BPS tidak berkoordinasi dengannya. Menurut dia, berdasarkan informasi dari BPS jumlah penerima berkurang 30 orang dari BLT tahun 2005 yang mencapai 275 KK sehingga hal tersebut membingungkannya. (*)

Copyright © ANTARA 2008